Denpasar, 25 September 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali, Eem Nurmanah, menerima audiensi dari Anak Agung Dewandra Djelantik Puri Karang bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, dr. Bagus Padma, pada Kamis (25/09). Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Kakanwil Kemenkum Bali dan turut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Mustiqo Vitra.
Audiensi ini membahas sejumlah agenda penting, khususnya terkait penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang manfaat tambahan jaminan kesehatan.
Dalam diskusi, para pihak sepakat mengenai pentingnya perencanaan dan benchmarking dalam penyusunan peraturan bupati maupun peraturan daerah lainnya. Kakanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmennya untuk terlibat aktif dalam proses harmonisasi dan pembentukan regulasi, sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Pelibatan Kanwil Kemenkum Bali sejak tahap awal perencanaan akan memperkuat kualitas regulasi yang dihasilkan, sekaligus memastikan aturan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Eem Nurmanah.
Selain membahas regulasi, pertemuan ini juga mengangkat potensi kekayaan intelektual (KI) di sektor kesehatan. Kakanwil mendorong agar potensi ini diidentifikasi dan didaftarkan secara resmi, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum sekaligus membuka peluang pengembangan inovasi kesehatan yang berdaya saing tinggi.
“Banyak inovasi di bidang kesehatan yang memiliki nilai strategis. Jika dilindungi melalui kekayaan intelektual, ini bisa menjadi aset daerah yang tidak hanya bermanfaat secara lokal, tetapi juga memiliki daya saing nasional bahkan internasional,” jelas Eem.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil juga mengajak Dinas Kesehatan Badung untuk melakukan pemetaan potensi wilayah yang dapat dikembangkan menjadi program unggulan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong produk-produk lokal, khususnya di bidang kesehatan, agar mampu “go national” bahkan “go international.”
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Bali, Dinas Kesehatan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat Bali dapat semakin optimal.
“Sinergi yang baik akan menghasilkan layanan yang lebih inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak atas kesehatan dan pelindungan hukum,” pungkasnya.
