DENPASAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana dan Kepala Bagian TU dan Umum, I Nengah Sukadana serta seluruh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memaparkan hasil dan inovasi yang telah dilakukan dalam Desk Evaluasi bersama Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI, Kamis (15/05).
Kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam upaya Kantor Wilayah Kemenkum Bali meraih predikat WBBM. Dalam paparannya, Wahyu menyampaikan komitmen dan langkah-langkah strategis yang telah diimplementasikan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
"Kami telah melakukan berbagai inovasi dan pembenahan di berbagai aspek pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Ini semua adalah wujud komitmen kami untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat", ucap Wahyu.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian utama adalah Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa (Posyankumhamdes), yang telah menjadi garda terdepan dalam penyediaan layanan hukum tingkat desa di Provinsi Bali. Posyankumhamdes ini akan direplikasi menjadi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang akan diterapkan oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Tim Itjen menyampaikan apresiasi atas penyambutan yang hangat dan kesiapan awal Kanwil Kemenkum Bali dalam melaksanakan proses evaluasi.
"Kami hadir bukan semata untuk menilai, namun juga untuk memastikan bahwa seluruh aspek pembangunan zona integritas benar-benar berjalan dan terinternalisasi. Harapan kami, proses desk evaluasi ini dapat berlangsung objektif dan konstruktif demi mendorong Kanwil Kemenkum Bali meraih predikat WBBM dengan landasan kerja yang kuat dan konsisten," terangnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi lapangan oleh Tim Itjen. Tim Itjen melakukan pengecekan langsung terhadap fasilitas, ruang pelayanan publik, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Fokus utama adalah memastikan bahwa seluruh indikator pembangunan Zona Integritas telah diterapkan secara konsisten dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.
Melalui tahapan evaluasi ini, diharapkan Kantor Wilayah Kemenkum Bali dapat semakin memperkuat integritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan melayani.
