Badung, 9 Juli 2025 – Dalam upaya memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Badung menggelar rapat koordinasi persiapan sosialisasi Kekayaan Intelektual. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Laksamana BRIDA Kabupaten Badung ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari perguruan tinggi dan tim dari Kanwil Kemenkum Bali.
Rapat dibuka oleh Plh. Kepala BRIDA Kabupaten Badung yang menyampaikan rencana pelaksanaan sosialisasi pada 15–16 Agustus 2025, yang akan difokuskan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelindungan dan pendaftaran KI. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperluas kesadaran masyarakat terhadap potensi ekonomi dan budaya yang dimiliki.
Plh. Kabrida juga mengungkapkan bahwa saat ini tengah digagas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kekayaan Intelektual oleh DPRD Kabupaten Badung. Ranperda ini merupakan bentuk komitmen daerah untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam pelindungan KI serta menegaskan perlunya inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang selama ini belum terpetakan secara optimal di Kabupaten Badung.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Kanwil Kemenkum Bali, Putu Edi Wahyudi, menyampaikan bahwa model kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas, dan perguruan tinggi—seperti yang telah berhasil diterapkan di Kabupaten Gianyar melalui Program Bina Desa—layak direplikasi. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif akademisi dalam program pengabdian masyarakat untuk mendampingi pelaku UMKM dalam proses identifikasi, pendaftaran, dan pengelolaan KI secara berkelanjutan.
“Dengan dukungan kampus, validasi potensi KI hingga penyusunan dokumen pendaftaran akan menjadi lebih sistematis dan berdampak jangka panjang,” ujar Edi.
Respon positif juga datang dari sejumlah perguruan tinggi yang hadir. Undiknas menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam Bina Desa di wilayah Badung, Universitas Mahasaraswati menyoroti potensi besar di wilayah Badung Utara yang masih minim literasi KI, sementara Universitas Warmadewa menekankan perlunya dukungan teknis dalam proses penyusunan dokumen pendaftaran KI.
Dalam sesi diskusi, kembali ditegaskan pentingnya memastikan bahwa Ranperda yang tengah disusun tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan riil di lapangan. Hal ini mencakup aspek dukungan pendanaan, skema pendampingan hukum dan teknis, serta keterlibatan aktif berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Rencana sebelumnya untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) akhirnya tidak dilanjutkan karena substansi Ranperda dinilai sudah mencakup kebutuhan tersebut secara komprehensif.
Plh. Kabrida menutup rapat dengan menekankan pembagian peran yang jelas antar pihak, di mana Kanwil Kemenkum Bali diminta mempercepat proses pendaftaran KI, sementara perguruan tinggi diharapkan mengambil peran aktif dalam pendampingan teknis dan edukasi kepada masyarakat.
Langkah Strategis Menuju Ekosistem KI yang Berkelanjutan
Rapat koordinasi ini menghasilkan komitmen bersama untuk membangun ekosistem Kekayaan Intelektual di Kabupaten Badung yang kuat, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi mendatang diharapkan menjadi momentum strategis bagi integrasi antara pelindungan hukum, penguatan kapasitas pelaku usaha lokal, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis KI.
