Jakarta, 25 Februari 2025 – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tahun 2025 dengan tema "Memperkuat Reformasi Hukum Melalui Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum di Wilayah". Rakornis ini bertujuan untuk memperkuat tugas dan fungsi BSK Hukum, termasuk penguatan pelaksanaan tugas di wilayah serta menyamakan persepsi dalam menjalankan kebijakan hukum yang strategis dan efektif.
Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta diikuti secara virtual oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum seluruh Indonesia, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra, beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Bapak Andry Indrady, menegaskan bahwa Rakornis ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan kebijakan hukum yang berkualitas.
"Rakornis ini bukan hanya sekadar agenda rutin, tetapi merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi, menyelaraskan kebijakan, serta meningkatkan kualitas strategi hukum di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kebijakan yang solid dan berbasis data, kita dapat mendukung percepatan reformasi hukum yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat," ujar Andry Indrady.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja wilayah, dalam Rakornis ini juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada Kantor Wilayah Terbaik atas Capaian Kinerja Anggaran Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan kepada enam kantor wilayah yang telah menunjukkan pencapaian terbaik dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan hukum, yaitu:
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara
Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh kantor wilayah untuk terus meningkatkan kinerja dalam mendukung kebijakan hukum yang lebih baik di masa depan.
Melalui Rakornis ini, BSK Hukum berkomitmen untuk terus memperkuat reformasi hukum dengan meningkatkan kualitas kebijakan di seluruh wilayah Indonesia, guna menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
