DENPASAR – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Wujud nyata komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kanwil Kemenkum Bali dengan PT Sinar Nusrapress Utama (NusaBali.com), bertempat di Ruang Arjuna Kanwil Kemenkum Bali, Jumat (6/2/2026).
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, S.Sos, M.Si, dalam sambutannya menegaskan bahwa di era disrupsi informasi, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam menyampaikan program kerja dan capaian kinerja. Sinergi dengan media massa yang kredibel menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan publik (public trust).
"Kerja sama ini bukan sekadar seremonial, tetapi langkah strategis kami untuk memastikan masyarakat Bali mendapatkan haknya atas informasi hukum yang valid, akurat, dan edukatif. Kami ingin menepis hoaks dan memberikan pencerahan hukum melalui kanal digital yang dikelola NusaBali," ujar Eem Nurmanah.
Dalam kesepakatan bernomor W.20-87.HH.04.05 Tahun 2026 tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berkolaborasi dalam penyebarluasan informasi, edukasi hukum, dan publikasi kinerja positif selama tahun anggaran 2026. Fokus utama kerja sama ini meliputi digitalisasi pemberitaan melalui portal daring dan media sosial untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda.
Pimpinan Umum NusaBali, I Made Maha Dwija Santya, menyambut baik inisiatif Kanwil Kemenkum Bali. Menurutnya, peran pers tidak hanya sebagai kontrol sosial, tetapi juga mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui literasi hukum.
"Kami siap mendukung Kemenkum Bali dalam mengamplifikasi program-program unggulan. Dengan jaringan pembaca NusaBali yang luas, kami berharap pesan-pesan hukum dapat tersampaikan dengan lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam," ungkap Made Maha.
Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi jembatan efektif antara regulator dan masyarakat, sejalan dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya kolaborasi ini, transparansi kinerja Kemenkum Bali dapat terpotret dengan baik, sekaligus mendorong terciptanya masyarakat Bali yang sadar dan taat hukum.
