Tabanan, 18 Maret 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Pelayanan Hukum telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait tugas dan fungsi Kenotariatan di Kabupaten Tabanan. Kegiatan ini berlangsung pada 17-18 Februari 2025 dan bertujuan untuk memastikan kepatuhan serta profesionalisme notaris dalam menjalankan tugasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, I Wayan Adhi Karmayana, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Tabanan, I Nyoman Subahari, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Tabanan, I Ketut Nuridja, serta staf JFT dan JFU pada bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyampaikan apresiasi atas dukungan dari berbagai pihak sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Beliau menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris serta menjunjung tinggi kode etik jabatan, mengingat adanya peningkatan jumlah notaris yang diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
Selain itu, disampaikan pula bahwa Kantor Wilayah Kemenkum Bali kini tergabung dalam Satuan Tugas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali. Satgas ini bertugas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal yang bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan instansi pemerintah di wilayah Bali.
Sebagai bagian dari evaluasi, tim melakukan pemeriksaan terhadap pendirian korporasi, badan usaha, dan badan hukum yang dilakukan oleh beberapa notaris di Kabupaten Tabanan. Beberapa notaris yang dikunjungi antara lain: A.A Sagung Cahaya Dewi Savitri, S.H., M.Kn; I Made Sutanta, S.H., M.Kn.; Sinta Rahayu Puspita Dewi, S.H., M.Kn.; Made Surya Dwi Saputra Rudy, S.H., M.Kn.; dan I Gusti Ngurah Bagus Eka Putra, S.H., M.Kn.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris telah memenuhi kewajiban serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan notaris semakin memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga transparansi dan integritas dalam layanan kenotariatan.
Seluruh hasil kegiatan akan dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada notaris terkait peraturan kenotariatan, khususnya dalam layanan badan usaha dan badan hukum. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan serta profesionalisme notaris dalam menjalankan tugasnya.
Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, notaris diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam pencegahan penyalahgunaan fungsi notaris, terutama dalam proses pendirian korporasi dan badan usaha.
