Sorong – Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam membuka ruang afirmasi bagi generasi muda Papua untuk mengakses pendidikan kedinasan dan peluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum saat meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampung dan Kelurahan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Sorong, Senin (18/5/2026).
Dalam sambutannya, Supratman mengapresiasi penampilan para pelajar dan mahasiswa asal Papua Barat yang menampilkan paduan gerak, musik, dan suara yang harmonis pada kegiatan tersebut. Menurutnya, penampilan tersebut menunjukkan potensi, semangat, dan kedisiplinan generasi muda dari tanah Papua yang perlu didukung melalui kebijakan afirmasi.
“Kementerian Hukum ingin memberikan ruang afirmasi bagi putra-putri Papua agar memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses pendidikan kedinasan dan menjadi bagian dari ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” ujar Supratman.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum menawarkan kesempatan kepada sejumlah pelajar dan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pengayoman Indonesia, sekolah kedinasan di Kementerian Hukum. Bagi mahasiswa yang berminat, pendidikan akan dimulai kembali dari semester awal dengan kesempatan menjadi ASN setelah menyelesaikan pendidikan.
Selain itu, Supratman juga memberikan pilihan kepada mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi untuk tetap melanjutkan kuliah di perguruan tinggi masing-masing. Ia menegaskan, Kementerian Hukum akan terus mendorong kebijakan afirmasi dalam penerimaan ASN bagi putra-putri Papua.
“Saya sejak awal menjabat sebagai Menteri Hukum telah menyampaikan bahwa afirmasi harus diberikan, baik dalam penerimaan calon mahasiswa maupun penerimaan ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” katanya.
Sementara itu, bagi pelajar yang masih berada pada jenjang SMP dan SMA, Supratman mendorong agar mempersiapkan diri sejak dini untuk memanfaatkan peluang pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum.
Menurutnya, kebijakan afirmasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, khususnya di bidang hukum dan pelayanan publik.
Melalui langkah tersebut, Kementerian Hukum berharap semakin banyak generasi muda dari tanah Papua yang memiliki kesempatan untuk berkembang, berdaya saing, serta berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional.
