
Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar rapat persiapan kegiatan Policy Talks Kanwil Kemenkum Bali Tahun 2026 pada Rabu (20/5) bertempat di Ruang Nakula. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dan dihadiri jajaran terkait guna mematangkan pelaksanaan forum penguatan kapasitas analis kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan bahwa Policy Talks menjadi wadah strategis dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan publik yang berbasis bukti dan implementatif. Ia menekankan pentingnya sinergi, penguatan kemampuan analisis, serta optimalisasi pemanfaatan data dan hasil kajian guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif dan adaptif.
“Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam menyusun kebijakan publik yang berkualitas dengan tetap mengedepankan konsep Tri Hita Karana sebagai nilai kearifan lokal yang diyakini masyarakat Bali,” ujarnya.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, menyampaikan bahwa kegiatan Policy Talks diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi analis kebijakan dalam memahami proses penyusunan kebijakan publik yang sistematis dan berbasis bukti.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta analis kebijakan yang profesional, adaptif, dan mampu menghasilkan policy brief serta rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan implementatif,” jelas Mustiqo.
Selaku PIC kegiatan, Made Prama menyampaikan bahwa seluruh tahapan persiapan telah berjalan sesuai rencana, mulai dari koordinasi dengan narasumber, penyusunan materi, hingga kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan. Ia juga mengungkapkan tingginya antusiasme peserta terhadap pelaksanaan Policy Talks tahun ini.
Sementara itu, Nabil menambahkan bahwa progres persiapan kegiatan telah berjalan dengan baik, termasuk koordinasi internal, finalisasi materi dan narasumber, serta penguatan substansi diskusi agar lebih aplikatif. Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut hasil kegiatan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas analis kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.
Rapat ditutup setelah seluruh peserta menyampaikan laporan progres, masukan, dan tanggapan terkait pelaksanaan kegiatan. Kepala Kantor Wilayah berharap Policy Talks Kanwil Kemenkum Bali Tahun 2026 dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata dalam penguatan kapasitas analis kebijakan serta peningkatan kualitas kebijakan publik di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Bali.
