Jembrana – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) terkait layanan kenotariatan di Kabupaten Jembrana pada 13–14 Juli 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, bersama tim Bidang Pelayanan AHU sebagai bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan jabatan notaris berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke sejumlah kantor notaris yang baru dilantik di Kabupaten Jembrana. Tim melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan sarana dan prasarana perkantoran, kelengkapan administrasi protokol kenotariatan, serta kesesuaian pelaksanaan tugas dan kewajiban jabatan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
Selain melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik kantor, tim juga berdialog dengan para notaris yang hadir untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas pada masa awal jabatan. Diskusi tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai kendala teknis yang dihadapi sekaligus memberikan pembinaan terkait pelaksanaan layanan kenotariatan yang profesional, tertib administrasi, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi masyarakat.
Dari hasil monitoring, secara umum sebagian besar kantor notaris yang dikunjungi telah memenuhi ketentuan mengenai kelayakan sarana kerja, administrasi protokol, serta kesiapan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, tim juga menemukan beberapa hal yang memerlukan pembinaan lebih lanjut terkait kepatuhan terhadap kewajiban administratif dan mekanisme pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bali, I Wayan Redana, menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tidak hanya bertujuan melakukan pengawasan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan bagi notaris agar mampu menjalankan profesinya secara profesional dan bertanggung jawab.
"Pengawasan yang kami lakukan merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas layanan kenotariatan sekaligus memberikan pembinaan kepada para notaris agar senantiasa menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berharap seluruh notaris dapat menjaga profesionalisme, integritas, serta kepatuhan administratif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kenotariatan terus meningkat," ujar I Wayan Redana.
Sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali akan melakukan pembinaan lanjutan terhadap notaris yang masih memerlukan perbaikan dalam pemenuhan kewajiban administratif. Selain itu, koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah akan terus diperkuat guna memastikan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan berjalan secara berkesinambungan, sehingga kualitas layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Bali semakin optimal.
