DENPASAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali berpartisipasi dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pelaksanaan Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara daring pada Kamis (13/2/2025) bertempat di Ruang Arjuna Kantor Wilayah .
Kegiatan Rakernis yang berlangsung secara daring tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anggiat Ferdinan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, para Penyuluh Hukum Ahli Madya, Muda dan Pertama beserta jajaran pelaksana pada Divisi P3H Kanwil Kemenkum Bali.
Kepala BPHN, Min Usihen dalam sambutannya mengungkapkan berbagai peluang dan tantangan dalam mewujudkan kesadaran hukum yang lebih baik di masyarakat. Beberapa fokus utama yang dibahas dalam rapat ini antara lain koordinasi dalam pelaksanaan pengukuhan kinerja pembangunan hukum, pemantauan dan evaluasi kerja sama hukum daerah, serta pengendalian dan penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah.
Pelaksanaan Rakernis ini bertujuan untuk menyusun strategi dan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan efektivitas pembinaan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah pemaparan dari Kepala BPHN, Min Usihen mengenai tugas dan fungsi pembinaan hukum di Kantor Wilayah serta turut menghadirkan narasumber yakni Pimti Pratama Pada BPHN Kemenkum dimana membahas terkait strategi peningkatan pemahaman hukum di masyarakat.
Selepas sesi diskusi, kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan program prioritas BPHN tahun 2025, termasuk penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun budaya hukum yang lebih kuat.
Sejalan dengan hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk menyelaraskan program pembinaan hukum di tingkat pusat dan daerah.
"Kami berharap melalui Rakernis ini, jajaran Kanwil Kemenkum Bali dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai arah kebijakan pembinaan hukum nasional serta mampu mengimplementasikannya secara efektif di wilayah masing-masing," ujar Wahyu.
Diharapkan, hasil dari Rakernis ini dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum di wilayah masing-masing, sehingga masyarakat semakin memahami dan menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat fondasi hukum di Indonesia, serta mendukung terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
