Denpasar — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar Apel Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI), Pakta Integritas, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai wujud penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Rabu (14/01/2026).
Dalam sambutannya, Eem Nurmanah menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memiliki makna strategis dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Bali. Eem menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan dokumen atau formalitas, melainkan komitmen nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Menteri Hukum Republik Indonesia yang disampaikan pada Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas di Graha Pengayoman, Jakarta. Oleh karena itu, penandatanganan komitmen bersama ini menjadi titik awal yang kokoh bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali untuk bergerak bersama dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pada tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran. Seiring dengan transformasi kelembagaan menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, komitmen terhadap integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilanjutkan dan diperkuat.
Berlandaskan capaian tersebut, Eem Nurmanah menyampaikan harapan agar Kanwil Kemenkum Bali dapat melangkah lebih jauh dan berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun-tahun mendatang.
Dalam menghadapi tantangan birokrasi modern, Eem Nurmanah menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai kunci keberhasilan pembangunan Zona Integritas. "Pengembangan layanan berbasis digital dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, mari kita agar terus berinovasi, memanfaatkan teknologi secara optimal, serta memperkuat sistem informasi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi yang berkelanjutan", ungkapnya.
Selain itu, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ditegaskan sebagai landasan utama dalam pencapaian target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan individu maupun organisasi, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan negara.
Pada kesempatan tersebut, Eem Nurmanah turut menyampaikan beberapa strategi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 sebagaimana arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta, di antaranya menjadikan hasil Evaluasi ZI Tahun 2025 sebagai bahan pembelajaran, memastikan inovasi pelayanan publik berangkat dari permasalahan yang telah diidentifikasi dalam dokumen Manajemen Risiko dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta memperkuat integritas dan peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan Zona Integritas.
Mengakhiri sambutannya, Eem Nurmanah menyatakan keyakinannya bahwa dengan semangat kebersamaan, komitmen yang kuat, serta kerja keras seluruh jajaran, pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali akan mampu menjadi contoh nyata pelayanan publik yang prima dan berintegritas. Eem menegaskan bahwa WBK dan WBBM bukan sekadar predikat, melainkan komitmen yang harus hidup dan tercermin dalam setiap sikap, tindakan, dan kinerja sehari-hari.
