Jakarta — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, melaksanakan koordinasi dengan Unit Eselon I Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam rangka penguatan pelaksanaan Rencana Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Tahun 2026, Kamis (15/1/2026).
Kegiatan koordinasi tersebut dilaksanakan di beberapa unit kerja pusat, yakni Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagai bentuk penyelarasan kebijakan, program, dan langkah strategis antara pusat dan daerah.
Pada koordinasi bersama Inspektorat Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Kepala Kanwil menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas atensi serta pendampingan yang selama ini diberikan kepada Kanwil Kemenkum Bali, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik. Dalam kesempatan tersebut turut dilaporkan beberapa hal, antara lain terkait penghapusan Barang Milik Negara (BMN), tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal, penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), serta pemanfaatan BMN secara bersama.
Inspektur Wilayah I memberikan apresiasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Bali selama Tahun Anggaran 2025 yang dinilai berjalan dengan baik. Ia berharap pada Tahun Anggaran 2026, Kanwil Kemenkum Bali dapat terus memperkuat ketertiban administrasi melalui penguatan manajemen risiko serta optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif.
Selanjutnya, koordinasi dilanjutkan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kepala Kanwil Kemenkum Bali diterima langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam pertemuan tersebut dibahas capaian kinerja, rencana strategis, serta penguatan sinergi pelayanan Kekayaan Intelektual, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
Salah satu capaian yang disampaikan yakni pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Provinsi Bali yang hingga saat ini telah mencapai 227 KIK terverifikasi. Selain itu, dilakukan pula koordinasi terkait program unggulan Kanwil Kemenkum Bali, yakni Program Inklusif “ARTHA KARYA”, yang berfokus pada perlindungan serta pemberdayaan karya intelektual kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Program ini mendapat apresiasi dari Dirjen Kekayaan Intelektual karena dinilai memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan perekonomian penyandang disabilitas melalui pelindungan KI.
Koordinasi juga dilaksanakan bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Pada Direktorat Badan Usaha, dibahas rencana pelaksanaan sosialisasi layanan hukum yang akan dikemas dalam bentuk Safari Hukum, dengan prioritas wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta melibatkan Ditjen AHU, Kanwil, dan Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan. Kepala Kanwil berharap kegiatan tersebut dapat memberikan dampak langsung dan dirasakan oleh masyarakat, sekaligus menjadi sarana penyelesaian kendala teknis layanan badan usaha di wilayah Bali.
Sementara itu, pada Direktorat Perdata, dilakukan koordinasi terkait rencana sosialisasi layanan hukum perdata yang akan menghadirkan narasumber dari Ditjen Perdata dan tim teknis Ditjen Badan Usaha, dengan sasaran wilayah 3T. Selain itu, dibahas pula koordinasi teknis dan pelaporan Satuan Tugas Peningkatan PNBP Fidusia.
Melalui kegiatan koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Unit Eselon I guna memastikan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2026 berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional.
