Denpasar, 15 Januari 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut Rencana Kerja Bagian Pembinaan dan Pembangunan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2026 di Ruang Arjuna. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk memastikan arah dan kesiapan pelaksanaan program kerja di bidang pembinaan dan pembangunan hukum nasional. Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra, serta diikuti oleh jajaran terkait.
Dalam arahannya, Mustiqo Vitra menekankan pentingnya kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Rapat ini difokuskan untuk menindaklanjuti rancangan program yang telah disusun agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, perencanaan yang matang perlu diiringi dengan komitmen bersama dalam pelaksanaannya.
Pembahasan rapat mencakup pengelolaan sejumlah program kegiatan yang harus dilaksanakan secara terencana, kolaboratif, dan akuntabel. Salah satu fokus utama adalah optimalisasi pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat melalui kesiapan lembaga bantuan hukum, baik dalam kegiatan litigasi maupun nonlitigasi. Hal ini diharapkan dapat memperluas akses keadilan secara merata.
Mustiqo Vitra menyampaikan bahwa penilaian kinerja lembaga bantuan hukum perlu dilakukan secara objektif dengan indikator yang jelas. "Penilaian kinerja harus didasarkan pada sikap kooperatif, ketepatan waktu, serta kualitas pelaksanaan kegiatan agar layanan bantuan hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya. Ia juga mendorong adanya mekanisme yang transparan dalam evaluasi tersebut.
Selain itu, rapat membahas penguatan peran penyuluh hukum melalui kerja sama dengan berbagai pihak agar kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan dapat berjalan lebih maksimal. Penyuluh hukum diharapkan mampu menguasai teknik analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dengan berkolaborasi bersama perancang dan analis hukum. Di sisi lain, pengelolaan JDIH juga diarahkan tidak hanya pada pengumpulan dokumen, tetapi pada diseminasi informasi hukum melalui media komunikasi digital.
Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali telah mengambil langkah koordinatif dengan lembaga bantuan hukum untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan data pendukungnya. Kanal bantuan hukum bagi masyarakat juga akan terus dikembangkan agar pengaduan dan permohonan dapat ditindaklanjuti secara efektif. Melalui rapat ini, diharapkan seluruh program kerja pada tahap awal tahun dapat dilaksanakan secara optimal dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
