Denpasar, 11 April 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali mengikuti kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Seleksi Daerah Kabupaten/Kota Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum RI, pada Jumat (11/4).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dari Kanwil Kemenkum se-Indonesia, serta pejabat/pegawai yang menangani program PJA bersama dengan perwakilan pemerintah kabupaten/kota dari berbagai daerah.
Perwakilan Kanwil Kemenkum Bali turut hadir secara aktif dalam kegiatan ini yang bertujuan untuk menyosialisasikan teknis pelaksanaan seleksi daerah PJA 2025. Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN menyampaikan apresiasi atas antusiasme para kepala desa/lurah yang telah mendaftar melalui laman resmi https://pja.bphn.go.id. Total sebanyak 2.157 peserta dari seluruh Indonesia tercatat telah mendaftar hingga batas waktu pendaftaran pada 27 Maret 2025.
Pada tahun ini, Provinsi Bali mengirimkan 43 peserta dari berbagai kabupaten/kota untuk mengikuti seleksi daerah PJA 2025. Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen memberikan dukungan penuh dalam proses seleksi yang berlangsung pada 9–22 April 2025.
Seleksi Daerah PJA akan dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) yang terdiri dari unsur Kanwil Kemenkum, Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota, Organisasi Bantuan Hukum, Pengadilan Negeri, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Penilaian meliputi aspek administrasi dan substansi, sesuai dengan pedoman seleksi yang telah ditetapkan oleh BPHN.
Salah satu poin penting dalam kegiatan ini adalah dorongan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap desa/kelurahan, yang menjadi salah satu persyaratan utama untuk mengikuti seleksi Peacemaker Justice Award.
Kegiatan sosialisasi berjalan lancar dan informatif. Kanwil Kemenkum Bali berharap, melalui ajang ini, semakin banyak desa/kelurahan di Bali yang aktif dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat serta menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keadilan restoratif di tingkat lokal.
