DENPASAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah mengikuti kegiatan Komunitas Belajar (Community of Practice) yang diselenggarakan secara daring oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum secara daring melalui Zoom Meeting , Selasa (30/6).
Mengusung tema “Pancasila sebagai Kompas Moral dan Etika Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Hukum”, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pengembangan kompetensi aparatur melalui sistem pembelajaran berkelanjutan guna memperkuat kapasitas ASN yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Narasumber utama, Kepala BPSDM Hukum Kementerian Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan moral dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi ASN, baik dalam penyusunan kebijakan, pelayanan publik, maupun penegakan hukum. Menurutnya, pengembangan kompetensi tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan karakter, etika, dan integritas.
Dalam pemaparannya, Gusti Ayu Putu Suwardani menjelaskan bahwa ASN Kementerian Hukum memiliki peran strategis sebagai pelayan publik sekaligus penjaga nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam Community of Practice ini, Kanwil Kemenkum Bali terus berkomitmen mendukung pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan. Pembelajaran yang diperoleh diharapkan dapat memperkuat profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Bali semakin optimal dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
