Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kinerja dengan menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I dan Rangkaian Harmoni Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum Tahun 2026 yang digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (2/7).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, hadir secara langsung bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana. Sementara itu, seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali mengikuti kegiatan secara virtual dari Ruang Darmawangsa.
Rapat koordinasi yang diikuti sekitar 360 peserta dari seluruh Indonesia tersebut menjadi momentum evaluasi capaian kinerja Semester I Tahun 2026 sekaligus penyusunan strategi percepatan pencapaian target pada Semester II. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Harmoni Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum.
Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah konsolidasi nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum. Ia berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan delapan kementerian dan lembaga sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual guna mendukung pembangunan nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, dalam sambutannya menekankan bahwa transformasi pelayanan publik harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, birokrasi saat ini dituntut menghadirkan layanan yang mudah, cepat, pasti, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia juga mengapresiasi capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum yang terus meningkat, termasuk keberhasilan 9 unit kerja meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Salah satu capaian membanggakan tersebut diraih oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali yang secara resmi menerima penghargaan WBBM Tahun 2025. Predikat tersebut menjadi bukti keberhasilan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali dalam membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Momentum tersebut semakin istimewa ketika Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini secara langsung menyerahkan penghargaan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I dan Rangkaian Harmoni Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026.
Dalam arahannya, Menteri Hukum memberikan apresiasi kepada seluruh insan pengayoman atas berbagai capaian yang telah diraih. Ia menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak terlepas dari dedikasi seluruh pegawai.
“Keberhasilan ini yang hebat adalah pegawainya, karena teman-temanlah keberhasilan ini dapat diraih sehingga cita-cita Bapak Presiden dapat diwujudkan.” Ujarnya
Menteri Hukum juga menekankan bahwa tidak ada lagi dikotomi antarunit kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Seluruh unit memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
“Tidak ada satupun saat ini di Kementerian Hukum yang dianggap anak emas ataupun anak tiri. Semuanya memiliki peran strategis.”
Sebagai contoh, Menteri Hukum mengungkapkan bagaimana peran Badan Strategi Kebijakan (BSK) kini semakin diperkuat sebagai dasar pengambilan berbagai kebijakan strategis kementerian. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil saat ini didasarkan pada hasil analisis dan kajian yang komprehensif.
Selain itu, Menteri Hukum memperkenalkan berbagai inovasi yang akan terus dikembangkan, salah satunya Program PASTI Ada Solusi sebagai media penyampaian pengaduan masyarakat secara langsung terhadap layanan Kementerian Hukum. Ia juga menyampaikan target besar Kementerian Hukum untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pendaftaran merek kolektif terbaik di dunia, sekaligus memperkuat kompetensi aparatur melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem merit.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum juga menyampaikan rencana pelaksanaan program Town Hall, yakni forum dialog yang akan melibatkan ribuan pegawai Kementerian Hukum sebagai ruang komunikasi terbuka antara pimpinan dan pegawai. Melalui forum tersebut, seluruh pegawai diberikan kesempatan menyampaikan berbagai kendala, tantangan, maupun gagasan inovatif dalam pelaksanaan tugas sehingga solusi dapat dirumuskan secara bersama-sama.
Bagi Kanwil Kementerian Hukum Bali, arahan Menteri Hukum menjadi motivasi untuk terus memperkuat budaya kerja yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan meraih predikat WBBM menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Kementerian Hukum yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif.
Melalui keikutsertaan aktif dalam rapat koordinasi nasional ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap kebijakan strategis kementerian, memperkuat reformasi birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas demi mewujudkan hukum yang berdampak bagi masyarakat.
