Denpasar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, memimpin jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti Forum Pertemuan Terbuka (Town Hall Meeting) bersama Menteri Hukum Republik Indonesia secara virtual, Jumat (3/7/2026). Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali ini menjadi momentum memperkuat komunikasi antara pimpinan dan seluruh insan Kementerian Hukum.
Town Hall Meeting dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sunu Tedy Maranto. Forum tersebut diikuti secara daring oleh seluruh satuan kerja Kementerian Hukum di Indonesia.
Dalam arahannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa cita-cita mewujudkan Kementerian Hukum yang semakin dicintai masyarakat harus dimulai dari penguatan kualitas sumber daya manusia serta pembenahan tata kelola organisasi. Oleh karena itu, Town Hall Meeting menjadi ruang komunikasi terbuka bagi seluruh ASN untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Menteri Hukum juga berharap forum seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin, idealnya setiap bulan, sehingga komunikasi antara pimpinan dan pegawai dapat terjalin secara berkesinambungan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan memperkuat soliditas organisasi sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, profesional, dan adaptif terhadap berbagai tantangan.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum turut menyampaikan rencana pengembangan Program Kenaikan Pangkat Istimewa sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai berprestasi yang menunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik. Selain itu, beliau menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai, termasuk optimalisasi tunjangan kinerja hingga mencapai 100 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Menteri Hukum juga menekankan pentingnya objektivitas dalam pelaksanaan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Setiap atasan diharapkan memberikan penilaian secara profesional, adil, dan berdasarkan capaian kinerja, sehingga mampu mendorong budaya kerja yang sehat dan berorientasi pada prestasi.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada ASN dari berbagai wilayah untuk menyampaikan pertanyaan, usulan, serta masukan secara langsung kepada pimpinan Kementerian Hukum. Dialog berlangsung aktif dan konstruktif hingga kegiatan berakhir.
Usai mengikuti kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi sarana strategis dalam memperkuat sinergi antara pimpinan dan seluruh ASN di lingkungan Kementerian Hukum.
"Melalui Town Hall Meeting ini, seluruh ASN memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memahami arah kebijakan organisasi secara langsung dari Menteri Hukum. Hal ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bali untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan hukum yang semakin berkualitas kepada masyarakat," ujar Eem Nurmanah.
Ia menambahkan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Bali siap menindaklanjuti berbagai arahan Menteri Hukum, khususnya dalam penguatan budaya kerja yang profesional, objektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh jajaran juga didorong untuk terus menjaga semangat kolaborasi serta meningkatkan kinerja dalam mendukung terwujudnya Kementerian Hukum yang modern, akuntabel, dan semakin dipercaya masyarakat.
