Denpasar, 12 Maret 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali mengikuti kegiatan Penyusunan Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kemenkumham.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Selasa dan Rabu, 11-12 Maret 2025, dan diikuti oleh Kepala Bagian TU dan Umum, I Nengah Sukadana bersama para perancang peraturan perundang-undangan dan pengelola keuangan dari Kanwil Kemenkum Bali.
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkum, Sri Yusfini Yusuf secara resmi membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menyoroti adanya perubahan besar dalam struktur kelembagaan Kemenkumham di era Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
"Kementerian Hukum dan HAM kini telah dibagi menjadi empat kementerian, yakni Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ungkapnya.
Perubahan struktur ini tentu berdampak signifikan pada pengelolaan anggaran Kemenkumham pada tahun 2024. Oleh karena itu, penyusunan revisi Permenkumham No. 5 Tahun 2023 ini menjadi langkah strategis untuk memastikan proses penyelesaian kerugian negara dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan efektif.
Dengan adanya revisi regulasi ini, diharapkan penyelesaian kasus kerugian negara di lingkungan Kemenkumham dapat dilakukan secara lebih sistematis dan akuntabel. Selain itu, para pengelola keuangan dan perancang peraturan perundang-undangan yang hadir dalam kegiatan ini diharapkan dapat mengimplementasikan hasil revisi dalam kebijakan di masing-masing unit kerja.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Kanwil Kemenkum Bali untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih transparan dan profesional dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan kementerian.
