Denpasar, 11 Juni 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali melalui Tim Penyuluh Hukumnya turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pelatihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Denpasar dan dihadiri oleh para Pembimbing Kemasyarakatan sebagai peserta utama.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Bali, Bapak Decky Nurmansyah, dan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga penegak hukum. Salah satu narasumber utama adalah Ida Ayu Putu Herawati, Penyuluh Hukum Madya dari Kanwil Kemenkum Bali, yang menyampaikan materi mendalam mengenai paradigma baru KUHP, termasuk misi dan prinsip dasar, kebaruan pasal-pasal dalam KUHP, serta pedoman dan tujuan pemidanaan.
Secara khusus, ia mengupas peran strategis Pembimbing Kemasyarakatan dalam implementasi pidana kerja sosial, yang menjadi salah satu alternatif pemidanaan dalam KUHP baru guna mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Materi ini disambut antusias oleh peserta dan memicu diskusi kritis, terutama terkait belum tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan pidana kerja sosial yang menimbulkan kebingungan di lapangan.
Selain narasumber dari Kanwil Kemenkum Bali, kegiatan ini juga menghadirkan Hakim dari Pengadilan Negeri Denpasar dan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Denpasar yang memberikan pandangan yuridis terhadap peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana yang baru.
Tim Penyuluh Hukum yang turut hadir dalam kegiatan ini adalah Ida Ayu Putu Herawati (PH Madya), I Ketut Dudi Wiguna (PH Muda), Rijal (PH Muda), dan Ida Ayu Sri Dewi Kusuma (PH Pertama).
Kanwil Kemenkum Bali terus berkomitmen untuk memberikan dukungan substantif dalam proses sosialisasi dan implementasi regulasi baru, termasuk KUHP, guna memastikan semua unsur pelaksana hukum memiliki pemahaman yang komprehensif dan terpadu.
Kegiatan pelatihan berlangsung dengan lancar hingga selesai dan diharapkan menjadi awal dari kolaborasi lanjutan lintas lembaga dalam memperkuat kapasitas SDM pemasyarakatan dalam menghadapi perubahan hukum pidana nasional.
