Denpasar, 24 Juli 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali berpartisipasi dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Bali. Forum ini membahas tantangan legislasi daerah dalam menjawab persoalan kontemporer di Bali, berlangsung di Lantai 2 Kantor DPD RI Bali, Kamis (24/7).
Kegiatan dibuka oleh Anggota DPD RI, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, yang menyampaikan maksud dan tujuan forum ini untuk menghimpun masukan terkait penyusunan kebijakan dan regulasi di daerah. Ia menyoroti berbagai persoalan yang kini dihadapi Bali, seperti over-tourism, alih fungsi lahan pertanian, melemahnya sistem subak, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan lokal.
“Meski regulasi nasional telah ada, implementasi kebijakan turunan seperti penyederhanaan perizinan usaha dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih belum optimal. Hal ini memengaruhi daya tarik investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujarnya.
Dalam diskusi, Anggota DPRD Bali Made Suparta dan Dr. Sompir menegaskan perlunya reformasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah. “Otonomi daerah memberi ruang legislasi, tetapi kendala normatif sering muncul karena regulasi pusat yang terlalu mengikat,” ungkap mereka.
Kanwil Kemenkum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menegaskan komitmennya mendukung proses harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan pusat. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Kanwil Kemenkum Bali, I Dewa Gde A Peradnyana, hadir dan berperan aktif dalam memberikan perspektif hukum terkait penyusunan regulasi yang adaptif, berbasis kearifan lokal, dan sesuai koridor hukum nasional.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan harapan agar hasil diskusi ini menjadi pijakan bagi pembuat kebijakan di pusat dan daerah untuk memperkuat sinkronisasi regulasi.
“Kami berharap forum seperti ini terus berlanjut agar kebijakan daerah tidak hanya selaras dengan hukum nasional, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial budaya dan tantangan pembangunan Bali. Kanwil Kemenkum Bali siap memfasilitasi harmonisasi regulasi guna menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan,” ujar Eem Nurmanah.
Acara ditutup dengan apresiasi kepada seluruh pihak yang berpartisipasi. Diharapkan, langkah strategis ini mampu mengatasi persoalan over-tourism, alih fungsi lahan, dan menjaga keberlanjutan pembangunan berbasis kearifan lokal di Pulau Dewata.
