Denpasar, 8 Agustus 2025 – Kementerian Hukum menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) melalui penguatan aspek regulasi dan kepastian hukum. Hal ini disampaikan dalam Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Kopdes Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Ruang Rapat Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang juga didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali, Eem Nurmanah, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Hantor Sitomorang, Direktur Teklologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Sugito serta Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkum Bali.
Menteri Hukum Supratman menyampaikan bahwa Kementerian Hukum siap memberikan dukungan konkret melalui percepatan proses legalisasi koperasi, penyusunan regulasi yang ramah desa, serta fasilitasi pendampingan hukum bagi pelaksanaan unit-unit usaha Kopdes di seluruh wilayah Indonesia. Ia menegaskan bahwa seluruh aspek hukum terkait pendirian dan operasional koperasi desa akan dipastikan berjalan secara sah, tertib, dan transparan. Kepastian hukum dipandang sebagai pondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
Supratman juga menambahkan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membangkitkan kembali semangat kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat desa. Oleh karena itu, aspek hukum dan kelembagaan harus diperkuat sejak awal agar tidak terjadi hambatan di kemudian hari. Dukungan Kementerian Hukum tidak hanya terbatas pada pendaftaran koperasi, tetapi juga mencakup perlindungan hukum bagi pelaku usaha desa serta jaminan keterlibatan mereka dalam kemitraan dengan BUMN maupun sektor swasta. Semua ini diupayakan agar berada dalam kerangka hukum yang adil dan berpihak kepada rakyat.
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam pengawasan dan pembinaan koperasi desa. Presiden Prabowo, melalui program ini, berharap agar masyarakat tidak lagi semata mengandalkan bantuan sosial, melainkan mampu menjadi produsen dan penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan.
Kementerian Hukum berharap melalui sinergi lintas kementerian dan keterlibatan aktif pemerintah daerah, Kopdes Merah Putih dapat menjadi instrumen kuat dalam mewujudkan desa-desa yang mandiri, produktif, dan memiliki daya saing tinggi secara hukum maupun ekonomi.
