Denpasar, 16 Juni 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Pelayanan Hukum turut berpartisipasi dalam Rapat Daring Dialog Percepatan Pembentukan Mock-up dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi secara Serentak untuk wilayah Provinsi NTT dan Bali, yang digelar pada Senin (16/6) melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai prioritas nasional.
Rapat yang dibuka oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan tersebut menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan program KMP. Disampaikan bahwa KMP ditargetkan akan diluncurkan secara resmi pada 12 Juli 2025, sementara kegiatan operasional awal dimulai setelah legalitas koperasi rampung. Pendekatan program juga diarahkan agar tidak hanya bersifat top-down, tetapi memberi ruang bagi partisipasi aktif pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, kabupaten/kota di Bali, termasuk Badung, Denpasar, dan Gianyar, menyampaikan laporan kesiapan terkait status badan hukum koperasi, potensi usaha desa (seperti klinik desa, pertanian, dan pariwisata), serta kesiapan infrastruktur dan SDM. Aspirasi daerah turut disuarakan, antara lain mengenai mekanisme seleksi desa percontohan dan harapan pemerataan lokasi kunjungan pejabat pusat.
Pembahasan lokasi mock-up menjadi salah satu agenda penting. Pemerintah pusat meminta agar penetapan lokasi kunjungan tidak hanya terfokus pada satu atau dua desa, tetapi memperhatikan pemerataan. Satgas Koperasi Merah Putih tingkat pusat dan daerah akan turun langsung mendampingi proses, dengan Satgas daerah diketuai Bupati/Wali Kota.
Sejumlah BUMN seperti Kimia Farma, Pertamina, dan Bulog menyatakan komitmen dukungan melalui usaha riil untuk kebutuhan koperasi, termasuk mendukung program Satu Desa Satu Klinik. Daerah berharap adanya akses komunikasi langsung ke BUMN untuk mempermudah koordinasi teknis.
Rapat juga menggarisbawahi pentingnya strategi operasional yang dinamis dan sesuai kondisi lapangan. Identifikasi desa untuk mock-up mempertimbangkan legalitas, kedekatan dengan pemerintah daerah, dan potensi ekonomi. Disepakati pula perlunya jadwal kunjungan yang merata serta peningkatan koordinasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bali, I Wayan Redana, menyampaikan bahwa rapat berjalan lancar dan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat pembentukan koperasi percontohan secara legal dan operasional di Bali. “Kami berharap hasil dialog ini dapat menjadi landasan percepatan operasional KMP sekaligus mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan di Bali,” ujarnya.
