Badung, 29 Juli 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui JF Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ni Nyoman Suadnyani, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendampingi penyusunan produk hukum daerah. Kali ini, pendampingan dilakukan dalam rapat pembahasan lanjutan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan atas Perbup Nomor 10 Tahun 2025 mengenai tata kelola hibah dan bantuan sosial. Rapat berlangsung di Ruang Nayaka Gosana III, Setda Kabupaten Badung.
Dipimpin oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung, rapat dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah seperti BPKAD, Dinas Sosial, BPBD, Perkim, dan jajaran perancang peraturan perundang-undangan. Pembahasan fokus pada penyempurnaan mekanisme penyaluran hibah dan bansos, termasuk peran Kementerian Agama dalam penerbitan tanda daftar rumah ibadah serta mekanisme alur pemberian hibah yang lebih efektif dan akuntabel.
JF Perancang dari Kanwil Kemenkum Bali turut memberikan sejumlah masukan penting, antara lain perlunya penegasan nomenklatur kementerian yang berwenang dalam regulasi serta dorongan untuk memastikan keterlibatan seluruh perangkat daerah teknis dalam pembahasan norma perubahan. Hal ini dinilai penting guna mencegah terjadinya multitafsir dan memastikan keselarasan dalam pelaksanaan di lapangan.
Diskusi yang berlangsung cukup intens menghasilkan beberapa perbaikan substansi yang disepakati bersama. Di antaranya adalah perubahan pola komunikasi antar instansi, serta penajaman kewenangan antar pihak terkait. Rapat ditutup dengan catatan bahwa rancangan ini akan kembali dibahas bersama SKPD teknis sebelum diajukan untuk proses harmonisasi di Kanwil Kemenkum Bali.
Melalui proses pendampingan ini, diharapkan regulasi yang dihasilkan mampu menjadi instrumen hukum yang tidak hanya akurat secara normatif, tetapi juga solutif bagi tata kelola hibah dan bantuan sosial yang transparan dan tepat sasaran di Kabupaten Badung.
