Denpasar - Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Bhakti Pengayoman ke-80, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar kegiatan Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dengan mengangkat tema “Pelayanan Bersih dari Korupsi, Birokrat Hebat!”, Rabu (23/7)
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Dharmawangsa ini dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial, serta seluruh ASN dan PPNPN di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali, termasuk di dalamnya petugas kebersihan, pengemudi, petugas keamanan, hingga office boy.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, secara resmi membuka kegiatan ini dan menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Bali saat ini tengah mencanangkan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Kita tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi Budaya Anti Korupsi sebagai bagian dari komitmen membangun budaya kerja yang jujur, bersih, dan berintegritas,” ujar Eem Nurmanah dalam sambutannya saat membuka kegiatan.
Dalam kesempatan tersebut, Eem Nurmanah juga menekankan pentingnya membangun kesadaran bahwa integritas bukanlah sekadar formalitas, melainkan dasar dari setiap pengabdian yang tulus.
“Mari kita jujur: lawan korupsi bukan hanya dengan penindakan, tetapi dimulai dari kesadaran. Korupsi bisa berbentuk pembiaran, permainan waktu pelayanan, pungutan tanpa dasar hukum, hingga penyalahgunaan wewenang sekecil apa pun,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum, I Nengah Sukadana, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, menyampaikan bahwa sosialisasi ini ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi secara menyeluruh kepada seluruh jajaran, tanpa memandang jenjang atau jenis jabatan.
Kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari PAKSI Bali (Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Bali) I Gusti Agung Ketut Wira Sutha yang dimoderatori oleh JF Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Kanwil Kemenkum Bali, Ida Bagus Made Danu Krisnawan.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum dalam memperkuat integritas dan membudayakan pelayanan yang bersih dari korupsi di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya di Kantor Wilayah Bali.
