Denpasar, 4 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyelenggarakan kegiatan Pengarahan dan Penguatan Persiapan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta Pembukaan Pelatihan Paralegal bagi Kepala Desa dan Lurah se-Bali. Acara yang berlangsung secara hybrid ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum dengan menyapa jajaran pemerintah daerah serta para peserta yang mengikuti melalui Zoom. Kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat sampai ke tingkat desa.
Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana, dalam sambutannya menyampaikan komitmen bersama dalam memastikan penyelenggaraan Posbankum dan pelatihan paralegal berjalan optimal. Ia juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali atas terlaksananya kegiatan strategis ini. "Posbankum dan Pelatihan Paralegal adalah wujud nyata pelayanan hukum yang dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga persiapannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh," ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, kemudian memberikan pengarahan terkait sejumlah langkah strategis menjelang peresmian Posbankum. Beliau mengapresiasi penuh Kepala Desa dan Lurah yang telah berupaya membentuk Posbankum hingga mencapai 100 persen di seluruh Bali. "Posbankum yang lahir dan berkembang dari Bali adalah bukti komitmen kita bersama untuk memperkuat akses keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat," tegas Eem Nurmanah.
Dalam arahannya, Eem Nurmanah juga menegaskan bahwa peresmian Posbankum akan dilakukan langsung oleh Menteri Hukum pada Jumat, 12 Desember 2025 di ISI Denpasar. Beliau menekankan bahwa kegiatan ini diproyeksikan dihadiri lebih dari 1.026 orang, sehingga peserta paralegal akan difasilitasi melalui Zoom dengan pembagian satu desa satu ruang virtual. Selain itu, materi pelatihan paralegal diperluas mencakup Kekayaan Intelektual, HAM, penegakan hukum oleh Kepolisian, Pengadilan, hingga pokok-pokok KUHP untuk memperkaya kompetensi peserta.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Penyuluh Hukum Madya, I Gede Adi Saputra, yang membahas gambaran besar serta skema Posbankum. Para peserta yang hadir secara daring termasuk Kepala Kanwil, Kepala Divisi, Kepala Biro Hukum Provinsi Bali, Dinas PMD, bagian hukum pemerintah daerah, Kepala Desa, Lurah, dan para paralegal. Seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung di Ruang Arjuna ini diharapkan mampu memperkuat kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung jalannya keadilan hukum yang inklusif dan berkelanjutan.
