Denpasar — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melakukan audiensi bersama Kepala Biro Hukum Provinsi Bali dalam rangka memperkuat koordinasi persiapan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala Biro Hukum Provinsi Bali Senin (1/12).
Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Eem Nurmanah, Kepala Biro Hukum Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Biro Umum Provinsi Bali, I Wayan Purnamarta, Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan komitmen kuat antarinstansi dalam memperkuat koordinasi pelaksanaan layanan hukum berbasis masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan perkembangan strategis terkait keberhasilan Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang telah mencapai 100% pembentukan Posbankum, mencakup seluruh desa dan kelurahan per 31 Oktober 2025. Beliau menegaskan bahwa Posbankum merupakan transformasi program bantuan hukum dengan penekanan pada penyelesaian sengketa hukum melalui jalur non litigasi seperti mediasi dan penengahan.
Lebih lanjut, Eem Nurmanah menginformasikan bahwa Menteri Hukum RI berencana hadir untuk meresmikan Posbankum Bali pada tanggal 12 Desember 2025. Sejalan dengan momen tersebut, Kanwil Kemenkum Bali juga akan menggelar pembukaan Pelatihan Paralegal sebagai langkah memperkuat kompetensi sumber daya manusia, mengingat setiap Posbankum diisi oleh sekitar 10 paralegal yang akan bertugas melayani masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum di tingkat lokal.
Selain itu, Kanwil Kemenkum Bali turut menjajaki rencana kerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum, dalam pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau magang hukum di Posbankum. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk implementasi pendidikan hukum berbasis praktik lapangan untuk mendukung penyelenggaraan layanan hukum yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala Biro Hukum Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana, menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung dan berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Bali dalam pelaksanaan peresmian Posbankum dan agenda pendamping lainnya. Beliau menegaskan bahwa program ini sangat relevan untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah Provinsi Bali. “Program Posbankum ini adalah kerja besar yang membutuhkan sinergi penuh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat. Kami menyadari bahwa keberhasilan Program Posbankum di Bali hanya dapat dicapai melalui kerja bersama yang solid. Kami berterima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Bali dan berharap momentum ini menjadi tonggak baru lahirnya layanan hukum yang semakin humanis, dekat dengan masyarakat, dan berkeadilan,” ujarnya.
Dengan semangat kolaboratif dan persiapan yang terus dimatangkan, Kanwil Kemenkum Bali optimis bahwa peresmian Posbankum bersama Menteri Hukum dan RI dan Gubernur Bali nanti akan berjalan sukses serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan akses keadilan masyarakat Bali.
