DENPASAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti Apel Bersama Awal Tahun 2025 secara daring pada Senin (6/1/2025). Kegiatan ini diselenggarakan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemeterian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta terpusat di Lapangan Upacara Kementerian Hukum dan HAM dengan partisipasi jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia.
Tema yang diusung dalam apel tersebut adalah "Kerja Bersama untuk Indonesia Emas 2045." Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, turut hadir bersama para Pimpinan Tinggi Pratama dan seluruh jajaran pegawai.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan delapan arahan utama sebagai panduan untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Arahan tersebut meliputi upaya mewujudkan visi Kabinet Merah Putih Bersama menuju Indonesia Maju melalui penyusunan rencana strategis kementerian yang implementatif terhadap 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas Nasional, dan 8 Program Terbaik Cepat. Selain itu, jajaran diminta melaksanakan target kinerja secara terukur dan selaras dengan Asta Cita, menyusun perjanjian kinerja secara berjenjang oleh setiap pejabat manajerial, serta mengutamakan efisiensi anggaran tanpa adanya mark-up atau penggelembungan.
Arahan lainnya mencakup penggunaan perjalanan dinas secara selektif, pelaksanaan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik, dan optimalisasi koordinasi, sinkronisasi, serta kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Yusril juga menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi kinerja terhadap pejabat manajerial yang dinilai kurang produktif.
Seluruh arahan ini diharapkan dapat menjadi landasan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi sekaligus mendorong kontribusi nyata Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemeterian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bagi keberhasilan visi Indonesia Emas 2045.
