Denpasar, 21 Juli 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali menggelar agenda Coffee Morning yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Eem Nurmanah. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk evaluasi kinerja, pemetaan program, serta penguatan sinergi antar divisi dan bagian, khususnya dalam menghadapi tantangan semester kedua tahun 2025.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana melaporkan bahwa dari 14 tim kerja yang ada, penyerapan anggaran telah mencapai 54,75%. Evaluasi dan monitoring telah dilakukan rutin setiap tanggal 13, mencakup aspek Reformasi Birokrasi, kepegawaian, hingga pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Meski begitu, proses penghapusan BMN masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan.
Eem Nurmanah menekankan agar seluruh SDM dibagi merata sesuai tugas dan fungsi. “Kita harus menjadi super team, bukan hanya superman. Setiap orang harus tahu perannya, baik sebagai koordinator maupun anggota,” ujar Eem. Ia juga menegaskan pentingnya integritas dalam penggunaan anggaran, serta penguatan komunikasi dan dokumentasi dalam setiap kegiatan.
Kepala Divisi Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dr. Mustiqo (P3H) melaporkan bahwa dari anggaran yang tersedia, penyerapan telah mencapai 67% pada program strategis seperti penyuluhan hukum dan analisa kebijakan. Meski terjadi pemangkasan pagu hingga 75%, kinerja terus dikejar agar target triwulan ketiga dapat diselesaikan tepat waktu.
Eem menegaskan pentingnya peningkatan penyerapan anggaran dan optimalisasi kegiatan untuk mencapai target kinerja tanpa mengada-ada. “Perancang dan penyuluh harus aktif turun ke desa-desa. Bali memiliki 716 desa yang bisa menjadi target sasaran penyuluhan,” ujarnya. Ia juga mendorong agar Kanwil Bali masuk ke kampus-kampus untuk mengintegrasikan seluruh layanan dan tusi dalam satu sinergi.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Yankum), I Wayan Redana menyampaikan khususnya pada layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI), telah menunjukkan sinergi yang baik dengan total 25 pegawai dan 6 helpdesk. Namun, dari total anggaran Rp900 juta (termasuk honor MPD), hanya Rp250 juta yang tersedia untuk kegiatan, dan penyerapan baru mencapai 47,1%.
Arahan Kepala Kanwil Wilayah menitikberatkan pada efisiensi dan kolaborasi. “Jangan ada ego sektoral. Bersamakan kegiatan AHU dan KI. Layanan harus tetap jalan meskipun anggaran terbatas,” jelasnya.
Sentra-sentra KI yang telah tersebar di 11 kampus didorong untuk ditambah, termasuk mendorong permohonan paten dari mahasiswa, pesantren, SMA/SMK, hingga komunitas budaya. Kanwil juga akan mempercepat sertifikasi serta menyiapkan layanan mobile KI bagi penyandang disabilitas, yang telah dikoordinasikan bersama CLN, Forkesi, dan pelaku usaha lokal.
Melalui forum Coffee Morning ini, Kepala Kantor Wilayah berharap seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali dapat terus menjaga semangat kolaborasi, meningkatkan kinerja, dan menghadirkan layanan publik yang berkualitas, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan komitmen bersama, diharapkan target-target strategis seperti optimalisasi anggaran, pencapaian predikat WBK/WBBM, serta penguatan citra kelembagaan dapat tercapai secara berkelanjutan.
“Jadikan setiap langkah kita sebagai bentuk pengabdian yang bermakna, dengan tetap menjaga integritas, profesionalisme, dan inovasi dalam setiap tugas,” pungkas Eem Nurmanah.
