Denpasar, 10 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Seluruh perwakilan kantor wilayah kementerian hukum, sekretaris daerah provinsi, dan instansi terkait hadir dalam diskusi tersebut.
Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti, membuka kegiatan FGD secara resmi. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya penyusunan regulasi baru sebagai tindak lanjut kebijakan nasional terkait manajemen jabatan fungsional. Beliau juga menyampaikan bahwa penyesuaian diperlukan seiring implementasi PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
Widyastuti menjelaskan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum ini merupakan bagian dari evaluasi atas pelaksanaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2023. Evaluasi tersebut mencakup temuan-temuan penting mengenai kebutuhan perbaikan tata kelola jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Melalui FGD, masukan para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat substansi regulasi yang sedang dirumuskan.
Kegiatan ini turut dihadiri secara daring oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Mustiqo Vitra. Beliau mengikuti jalannya diskusi bersama para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Bali. Mustiqo Vitra menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan FGD sebagai ruang kolaborasi yang konstruktif.
"FGD ini memberikan kesempatan bagi kami untuk turut memberikan pandangan dan memastikan bahwa pengaturan terkait jabatan fungsional perancang selaras dengan kebutuhan di lapangan," ujar Mustiqo Vitra. Beliau menambahkan bahwa penyusunan regulasi yang lebih komprehensif akan memperkuat kualitas pembinaan dan pelaksanaan tugas para perancang di pusat maupun daerah. Melalui forum ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali berkomitmen mendukung penyempurnaan kebijakan demi peningkatan profesionalitas jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
