Denpasar, 12 September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti pelaksanaan Exit Meeting Audit Ketaatan atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan langsung oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia. Rangkaian audit yang telah berlangsung sejak 9 September 2025 ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan BMN berjalan sesuai ketentuan, tertib administrasi, serta mendukung pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Exit meeting yang berlangsung di Ruang Arjuna Kanwil Kemenkum Bali ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, serta Tim Kerja BMN Kanwil Kemenkum Bali.
Dalam pemaparannya, Tim Audit dari Inspektorat Jenderal menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan keterbukaan yang ditunjukkan oleh jajaran Kanwil Kemenkum Bali dalam memberikan data serta informasi terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Selama proses audit berlangsung, seluruh data dan dokumen yang diperlukan dapat diakses dengan baik sehingga pelaksanaan audit berjalan lancar.
Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah menyampaikan terima kasih atas pendampingan dan arahan yang diberikan Tim Audit. Menurutnya, audit ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tertib administrasi pengelolaan BMN di lingkungan Kanwil. Ia menekankan bahwa setiap proses pengelolaan, baik itu inventarisasi, pemanfaatan, maupun pencatatan pada aplikasi SIMAN, akan terus dioptimalkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Kakanwil juga mendorong Tim Kerja BMN untuk meningkatkan koordinasi lintas bidang, melakukan pembaruan data secara berkala, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal. “Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara merupakan kunci utama. Tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi wujud nyata integritas Kanwil Kemenkum Bali dalam mendukung reformasi birokrasi,” tegasnya.
Melalui audit ini, Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan BMN secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, sehingga dapat mendukung terciptanya pelayanan publik yang profesional serta berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik.
