Denpasar — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja serta Pelaksanaan Anggaran Periode November 2025 sebagai langkah tindak lanjut dari hasil Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum Periode B11 Tahun 2025 yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum pada Rabu lalu secara daring. Rapat ini bertujuan untuk mempercepat penyerapan anggaran menuju akhir tahun, dan diselenggarakan pada Kamis (27/11). Kegiatan ini turut memprioritaskan pelayanan hukum, perlindungan kekayaan intelektual, dan pembangunan regulasi daerah sebagai fokus utama pembiayaan.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Dalam forum tersebut, masing-masing bidang menyampaikan laporan terkait perkembangan realisasi anggaran pasca kebijakan relaksasi. Data capaian dan kendala teknis menjadi bahan evaluasi guna memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif.
Kakanwil Kemenkum Bali menegaskan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas harus menjadi prinsip dasar dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan negara. “Pengelolaan anggaran tidak sekadar mengejar penyerapan, namun memastikan setiap alokasi berdampak langsung pada peningkatan layanan dan capaian kinerja organisasi,” tegasnya.
Melalui pelaksanaan rapat ini, Kanwil Kemenkum Bali berharap pengelolaan Anggaran Relaksasi dapat semakin optimal, efisien, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Optimalisasi realisasi anggaran diharapkan mampu menopang target kinerja institusi hingga penutupan tahun anggaran 2025.
Rapat ditutup dengan penekanan komitmen seluruh jajaran untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat realisasi anggaran secara terukur, akuntabel, dan tepat sasaran.
