Denpasar — Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali, I Nengah Sukadana, bersama tim keuangan dan pengelola Barang Milik Negara (BMN), mengikuti kegiatan Pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2025 tingkat satuan kerja dan kantor wilayah yang digelar di Ruang Arjuna, Senin (7/7).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkum, Sri Yusfini Yusuf, yang sekaligus memberikan sambutan. Dalam arahannya, ia menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh satuan kerja, kantor wilayah, dan unit utama dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 yang telah diaudit.
Lebih lanjut, Sri Yusfini menekankan pentingnya akurasi dan validitas dalam pelaporan keuangan, dengan menyampaikan beberapa poin strategis untuk menjadi perhatian bersama, di antaranya: Memastikan kesesuaian saldo laporan keuangan yang telah dilakukan likuidasi antara kode satuan kerja lama dan baru; Menindaklanjuti menu To Do List baik untuk periode bulanan, triwulanan, maupun semesteran serta penyelesaian selisih rekonsiliasi internal dan eksternal dalam Aplikasi SAKTI; Melaksanakan monitoring secara berjenjang dari tingkat kantor wilayah hingga unit eselon I untuk menjamin kelengkapan dokumen pendukung dan validitas data laporan; dan Bagi satuan kerja yang telah menyelesaikan proses likuidasi, diminta untuk segera menyusun laporan keuangan likuidasi atas penyelesaian hak dan kewajiban, dan menyampaikannya secara berjenjang sebelum proses penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025.
Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta aset negara di lingkungan Kemenkum.
