DENPASAR - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaksanakan Entry Meeting Pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di wilayah Provinsi Bali. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Dharmawangsa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Rabu (24/9).
Dandy Handoza selaku Wakil Penanggung Jawab II Pemeriksaan BPK RI menyampaikan bahwa Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan BMN berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan (LK) likuidasi.
Penyusunan laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang semula ditargetkan selesai pada 30 Juni 2025, namun penyusunan LK likuidasi kini disesuaikan menjadi 30 September 2025.
Dandy Handoza menekankan pentingnya kepatuhan dalam pengelolaan BMN agar laporan yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. “Kami berharap adanya komitmen dari seluruh pihak untuk bekerja sama, menjaga komunikasi yang efektif dengan tim pemeriksa, serta memberikan akses penuh terhadap data dan dokumen yang dibutuhkan agar jadwal pemeriksaan dapat terpenuhi tepat waktu” harapnya.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada Tim Pemeriksa dari BPK RI. “Pemeriksaan ini bukan sekadar proses pengawasan, melainkan juga sarana pembelajaran, evaluasi, serta penguatan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan dan pelaksanaan program kerja kami,” ujar Eem Nurmanah.
Eem menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Bali siap memberikan data, informasi, dan penjelasan secara transparan. Pemeriksaan ini juga dipandang sebagai investasi dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih. “Kami siap menerima kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa mendatang,” tambahnya.
Melalui sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Bali, Kanwil Ditjen Imigrasi Bali dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali, diharapkan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja semakin meningkat, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai harapan masyarakat.
Hadir pula pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bali, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Bali, Kanwil Ditjen Imigrasi Bali, para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, para Pejabat Administrator, serta pejabat dan pengelola keuangan dan BMN.
