DENPASAR – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) dalam suasana cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tidak menyurutkan roda pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Pada Rabu (25/3/2026), seluruh jajaran tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, membuktikan bahwa fleksibilitas sistem kerja dapat berjalan beriringan dengan produktivitas tinggi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan bahwa penerapan WFA justru menjadi momentum untuk membuktikan ketangguhan dan profesionalisme aparatur negara.
“Pelaksanaan WFA tidak mengurangi komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seluruh jajaran tetap bekerja secara profesional dan terukur sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya di Denpasar.
Lebih lanjut, komitmen tersebut dibuktikan melalui deretan capaian kinerja dari berbagai divisi yang tetap berjalan efektif selama masa WFA, dimana Divisi Pelayanan Hukum secara aktif mengikuti persiapan penyerahan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Provinsi Bali Tahun 2026 yang akan dirangkaikan dengan temu wicara UMKM di Kabupaten Klungkung. Layanan esensial juga tak terhenti, tercatat penyerahan Berita Acara Pelantikan (BAP) kepada enam orang notaris serta fasilitasi layanan konsultasi Apostille bagi lima pemohon berhasil direalisasikan.
Sementara itu, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum bergerak cepat melakukan pendampingan penyusunan laporan data penggerak Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan secara teradministrasi dengan baik. Di saat bersamaan, proses pengajuan Nomor Pokok Perpustakaan Kanwil turut dirampungkan guna memperkuat sarana literasi informasi hukum.
Dari sisi administratif, Bagian Tata Usaha dan Umum terus memacu pemenuhan data dukung Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM periode B03 Tahun 2026. Fokus penguatan diarahkan pada evaluasi penanganan pengaduan masyarakat dan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain menyusun mekanisme revisi anggaran, tim juga memastikan seluruh sarana prasarana serta ruang pelayanan publik tetap bersih dan siap digunakan.
Secara keseluruhan, pelaksanaan pelayanan terpadu Kanwil Kemenkum Bali selama masa WFA terpantau berjalan lancar. Keseimbangan antara dukungan tata kelola administrasi internal dan pelayanan hukum kepada masyarakat berhasil dijaga, memastikan bahwa komitmen reformasi birokrasi terus diimplementasikan dalam situasi dan kebijakan Work From Anywere.
