Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti kegiatan Sosialisasi Pedoman Teknis Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) di Wilayah Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum, Dwi Harnanto, yang menekankan pentingnya pedoman kegiatan sebagai acuan pelaksanaan di daerah agar berjalan seragam, terstandar, dan selaras dengan kebijakan pusat. Pedoman ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendali kualitas dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, serta hasil kegiatan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta Tim BSK Kanwil Kemenkum Bali mengikuti kegiatan tersebut secara daring.
Dalam sosialisasi tersebut, dipaparkan pedoman kegiatan BSK di wilayah yang mencakup empat bidang utama, yaitu Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Diskusi Strategi Kebijakan (DSK), Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan, serta pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).
Paparan pertama mengenai Forum Komunikasi Kebijakan disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Madya, Sujatmiko. Ia menjelaskan urgensi pembentukan FKK untuk menjawab tantangan perumusan kebijakan nasional, keterbatasan data di daerah, serta perlunya mekanisme koordinasi yang terstruktur antara pusat dan wilayah. FKK akan didukung oleh kegiatan analisis implementasi kebijakan, diskusi strategi kebijakan, penguatan kapasitas analis kebijakan, serta kerja sama dengan para pemangku kepentingan.
Materi berikutnya disampaikan oleh Farah Annisa Harahap yang memaparkan pedoman pelaksanaan tugas analis kebijakan di wilayah. Ia menekankan pentingnya analisis implementasi kebijakan guna menilai kesesuaian pelaksanaan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan strategi. Selain itu, evaluasi kebijakan difokuskan pada tingkat penerimaan masyarakat dan efektivitas kebijakan, sehingga diharapkan menghasilkan laporan analisis, rekomendasi kebijakan, dan policy brief berbasis data lapangan.
Selanjutnya, Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Yuditia Nurimaniar, memaparkan teknis pelaksanaan Diskusi Strategi Kebijakan sebagai kegiatan pendukung utama FKK. DSK tahun 2026 direncanakan dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan tim analisis kebijakan, unit eselon I terkait, serta akademisi atau praktisi, dan wajib dilaporkan paling lambat H+7 sesuai kriteria penilaian.
Materi terakhir disampaikan oleh Anita Mariance yang memaparkan pelaksanaan SPAK dan SPKP sebagai instrumen pemantauan kinerja pelayanan publik. Survei tersebut dilaksanakan secara triwulanan melalui aplikasi 3AS dengan kewajiban pemenuhan timeline pelaporan, evaluasi berkelanjutan, serta tindak lanjut perbaikan. Hasil survei pada unit eselon I, kantor wilayah, dan UPT secara umum berada pada kategori memuaskan.
Diskusi yang berlangsung menekankan pentingnya keseragaman dan kualitas pelaksanaan kegiatan BSK di wilayah melalui pedoman yang terstandar, penguatan FKK, serta optimalisasi kegiatan pendukung seperti DSK, analisis implementasi dan evaluasi kebijakan, serta SPAK dan SPKP. Seluruh materi menyoroti perlunya penguatan kapasitas analis kebijakan, pemanfaatan data lapangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
Pada sesi akhir kegiatan, Kanwil Kemenkum Bali meraih Penghargaan Terbaik III pada kategori Sekretariat Wilayah Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 dari Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI. Penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam mendukung pelaksanaan reformasi hukum yang terukur, konsisten, dan berkualitas di tingkat wilayah.
Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan kebijakan di wilayah.
“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat implementasi kebijakan yang berbasis data, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk mengimplementasikan pedoman kegiatan BSK secara efektif, tertib, dan berkualitas, guna mendukung proses kebijakan yang lebih akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.
