DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Bali menyelenggarakan Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Manajerial pada Senin (26/5) bertempat di Ruang Darmawangsa Kantor Wilayah.
Sebanyak 17 pejabat manajerial di lingkungan Kanwil Ditjenpas Bali resmi dilantik dan diambil sumpahnya dalam sebuah upacara khidmat. Acara ini diharapkan menjadi dorongan semangat bagi para pejabat dalam menjalankan tugasnya demi peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Parlindungan, Pejabat Administrator dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kanwil Ditjenpas Bali. Pelantikan ini menandai babak baru bagi para pejabat dalam mengemban amanah di satuan kerja masing-masing.
Acara pelantikan ini juga menjadi momentum untuk menegaskan sinergitas antara Kanwil Kemenkum Bali dengan Kanwil Ditjenpas Bali. Kolaborasi erat ini merupakan fondasi penting dalam membangun instansi yang senantiasa mengedepankan prinsip hukum dan keadilan. Melalui kerja sama yang solid, kedua belah pihak berkomitmen untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Bali, Decky Nurmansyah menyampaikan bahwa pelantikan ini bukanlah sekadar seremoni belaka. "Pelantikan ini diharapkan menjadi pemantik semangat dalam berkinerja di satuan kerja masing-masing," tegasnya.
Decky juga menekankan pentingnya mengedepankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap menjalankan pekerjaan. "Dengan mematuhi SOP, kita dapat meminimalisir kesalahan dan memastikan setiap tindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku," imbuhnya, menekankan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas.
Sejalan dengan hal tersebut Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra dalam keterangan tertulisnya kembali menegaskan pentingnya sinergitas antar kementerian. "Sinergi antar kementerian adalah kunci terwujudnya kerja sama yang efektif dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat," tulisnya. Pernyataan ini memperkuat komitmen bersama untuk terus berkolaborasi demi terciptanya sistem hukum yang lebih baik dan penegakan keadilan yang optimal.
