Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta jajaran mengikuti secara daring peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Provinsi Lampung, Kamis (26/2).
Kegiatan yang dipusatkan di Provinsi Lampung tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Peresmian ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pemangku kepentingan yang berhasil membentuk 2.651 Posbankum Desa/Kelurahan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa keberadaan Posbankum merupakan bagian penting dari upaya negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses bantuan hukum secara mudah dan merata.
“Pembentukan Posbankum ini bukan hanya simbol kelembagaan, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Melalui pemanfaatan digitalisasi di Kementerian Hukum, kita berharap penyelesaian perkara melalui mediasi dapat semakin ditingkatkan, sehingga masyarakat memperoleh solusi hukum yang cepat dan efektif,” ujar Supratman.
Selepas menyaksikan prosesi peresmian dan penandatanganan komitmen bersama tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah progresif yang dilakukan di Provinsi Lampung.
“Kami sangat mengapresiasi pencapaian luar biasa ini. Pembentukan Posbankum dalam jumlah besar menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dan seluruh pihak dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Inisiatif ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus memperkuat layanan bantuan hukum yang inklusif, responsif, dan menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Peresmian Posbankum tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian piagam penghargaan oleh Menteri Hukum kepada Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung atas komitmen nyata dalam mendukung pemerataan akses keadilan bagi masyarakat.
