Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan audiensi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, bersama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dan Kepala Kepolisian Daerah Bali, Selasa (7/4).
Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan kunjungan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia pada kegiatan Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang dijadwalkan berlangsung pada 17 April 2026 di Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana.
Dalam kegiatan tersebut, Eem Nurmanah didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta jajaran terkait lainnya. Audiensi dilakukan secara terpisah di Pengadilan Tinggi Denpasar, Kejaksaan Tinggi Bali, dan Markas Polda Bali.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah strategis untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi lintas lembaga penegak hukum dalam mendukung implementasi regulasi pidana yang baru.
“Audiensi ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum untuk memperkuat kolaborasi antar Aparat Penegak Hukum dalam menyukseskan Sosialisasi KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Kami berharap melalui kegiatan ini dapat terbangun kesamaan persepsi serta pemahaman yang komprehensif dalam implementasinya di lapangan,” ujar Eem Nurmanah.
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai narasumber utama diharapkan dapat memberikan penguatan substansi sekaligus arah kebijakan dalam penerapan regulasi pidana terbaru.
Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Bambang Hery Mulyono, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Senada, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Chatarina Muliana, menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Kanwil Kemenkum Bali serta menegaskan komitmen jajarannya untuk turut berpartisipasi aktif.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen. Pol. Daniel Adityajaya, juga menyatakan kesiapan Polda Bali dalam mendukung kegiatan dimaksud. Ia menilai sosialisasi ini penting guna menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman aparat terhadap regulasi pidana yang baru.
Sebagai bagian dari rangkaian audiensi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali turut menyerahkan Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dan Kepala Kepolisian Daerah Bali sebagai bentuk dukungan terhadap penyebarluasan informasi hukum.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antar lembaga penegak hukum di Bali dalam rangka mewujudkan implementasi KUHP dan KUHAP yang efektif, terintegrasi, dan berkeadilan.
