Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan Rapat Harmonisasi tiga Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Karangasem pada Kamis (26/2) secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan bagian dari fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan daerah.
Rapat dibuka dan dipandu oleh Ketua Tim Kerja 1 Perancang Peraturan Perundang-undangan, I Dewa Gde Agung Peradnyana. Pembahasan mencakup satu Rancangan Peraturan Daerah dan dua Rancangan Peraturan Bupati.
Sebelum pembahasan teknis, pemrakarsa dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem menyampaikan latar belakang pengajuan rancangan. Disampaikan bahwa penyesuaian diperlukan karena pengaturan yang ada dinilai sudah tidak relevan.
Pembahasan pertama difokuskan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah. Tim Perancang memberikan masukan penyempurnaan judul, konsideran menimbang, serta penelusuran peraturan pelaksanaan.
Selanjutnya dibahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021. Masukan difokuskan pada penyempurnaan judul dan penyesuaian dasar hukum.
Rancangan terakhir yaitu Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015. Tim Perancang menilai substansi dan teknik penulisan telah sesuai dengan ketentuan.
Seluruh saran yang disampaikan disepakati oleh pemrakarsa dan perangkat daerah terkait. Pemrakarsa menyampaikan apresiasi atas fasilitasi harmonisasi yang diberikan.
Rapat berlangsung lancar dan sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Seluruh rancangan dinyatakan selesai diharmonisasi dan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
