Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai fasilitator dan penjaga kualitas produk hukum daerah melalui Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) dari Kabupaten Jembrana dan Tabanan. Rapat penting ini diselenggarakan secara daring pada Rabu (29/10), dengan fokus utama menjamin keselarasan dan kepastian hukum.
Rapat dibuka oleh I Kadek Yuliana selaku Koordinator Tim Kerja V Kanwil Kemenkum Bali, yang secara tegas menggarisbawahi filosofi di balik proses ini. Yuliana menekankan bahwa harmonisasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan tahapan strategis untuk menjamin keselarasan dan kepastian hukum dalam setiap produk regulasi daerah. Pernyataan ini mempertegas komitmen Kanwil Kemenkumham Bali dalam membimbing pemerintah daerah untuk melahirkan peraturan yang berkualitas dan berlandaskan asas hukum.
Perwakilan Pemda Jembrana menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan, menegaskan pentingnya sinergi untuk menghasilkan peraturan yang responsif. Didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan yang menyatakan apresiasi atas pendampingan intensif dari Kanwil Kemenkum Bali dan berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan penyempurnaan draf yang dihasilkan.
Rapat harmonisasi ditutup dengan komitmen bersama dari Kanwil Kemenkum Bali dan perwakilan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah yang partisipatif, harmonis, dan berlandaskan asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan.
