DENPASAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menghadiri Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Manajerial dan Non Manajerial serta Serah Terima Jabatan Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali pada Rabu (07/01). Kehadiran pimpinan Kanwil Kementerian Hukum Bali tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan keimigrasian di wilayah Bali.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 77 orang Pejabat Manajerial dan Non Manajerial resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan. Rangkaian acara juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 serta Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, hadir didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana. Kehadiran jajaran pimpinan Kanwil Kementerian Hukum Bali tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam mempererat sinergi lintas unit kerja serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian berjalan selaras dengan kebijakan dan arah strategis Kementerian Hukum.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan, dalam sambutannya menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme merupakan kunci utama dalam pelaksanaan tugas. Ia menginstruksikan agar seluruh pejabat yang dilantik menjadikan hukum dan etika sebagai landasan kerja, bersikap transparan, serta terus meningkatkan kapasitas dan inovasi pelayanan.
Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Rudenim Denpasar dari pejabat lama, Gede Dudy Duwita, kepada pejabat baru, Teguh Mentalyadi. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta menghadirkan semangat baru dalam pelaksanaan tugas detensi keimigrasian di Bali.
"Melalui penandatanganan perjanjian kinerja dan pencanangan zona integritas ini, kita menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang bebas dari pungli, gratifikasi, dan korupsi," tegas Parlindungan.
Selain jajaran Imigrasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi se-Bali, menandai kuatnya kolaborasi antarunit di bawah naungan Kementerian Hukum dalam mendukung pelayanan hukum dan keimigrasian kepada masyarakat.
