Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus memperkuat kapasitas dalam perumusan kebijakan publik yang adaptif dan berbasis data melalui partisipasi aktif pada kegiatan Peresmian Forum Komunikasi Kebijakan dan Policy Talks Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat secara virtual melalui Zoom, Senin (18/5/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, bersama jajaran Kanwil Kemenkum Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan pemahaman dan penguatan sinergi dalam penyusunan analisis kebijakan publik yang inovatif, responsif, dan sesuai dengan dinamika masyarakat.
Kegiatan diawali dengan prosesi penandatanganan kerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dengan sejumlah instansi terkait sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam pengembangan analisis kebijakan publik di wilayah Jawa Barat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Asep Sutandar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam mendukung strategi pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi, analisis kebijakan, dan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya penyusunan kajian berbasis data guna menjawab berbagai isu publik secara tepat dan efektif.
Pada sesi materi pertama, Dosen Administrasi Publik Universitas Padjadjaran, Slamet Usman Ismanto, memaparkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan penting yang dibuat oleh pejabat publik dengan memanfaatkan sumber daya publik serta memberikan dampak luas kepada masyarakat. Ia juga menjelaskan berbagai perspektif dalam analisis kebijakan publik, mulai dari pendekatan rational comprehensive, garbage-can, hingga mixed-scanning.
Selain itu, dijelaskan pula bahwa proses formulasi kebijakan dilakukan melalui proses teknokratis dan politik yang kemudian diikuti mitigasi terhadap potensi hambatan dan risiko kebijakan. Mekanisme umpan balik (feedback) juga dinilai penting sebagai sarana evaluasi dan perbaikan program guna mencapai tujuan kebijakan secara optimal.
Pada sesi materi kedua, Analis Kebijakan Ahli Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN), Joni Dawud, menyampaikan bahwa Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam membantu proses perumusan kebijakan publik yang inovatif, agile, dan berbasis bukti sehingga mampu meminimalisasi tumpang tindih kebijakan maupun potensi reaksi negatif dari masyarakat.
Joni Dawud juga menjelaskan bahwa ruang lingkup tugas Analis Kebijakan disesuaikan dengan jenjang jabatan masing-masing, mulai dari Analis Kebijakan Ahli Pertama dengan tingkat kompleksitas rendah hingga Analis Kebijakan Ahli Utama yang menangani analisis dan advokasi kebijakan dengan kompleksitas sangat tinggi.
Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa Policy Talks menjadi forum strategis dalam memperkuat kapasitas analis kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait pentingnya analisis kebijakan publik berbasis data dan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan. Hal ini menjadi bekal penting dalam mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang adaptif dan tepat sasaran,” ujar Eem Nurmanah.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali optimistis dapat terus meningkatkan kualitas analisis kebijakan serta memperkuat perannya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
