Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus memperkuat komitmennya dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan optimalisasi pelaksanaan program melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Ruang Darmawangsa, Rabu (11/3). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memantau capaian program sekaligus memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah, para pejabat struktural serta pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas serta pengelolaan kinerja yang terukur di setiap unit kerja. Menurutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi sarana penting untuk menilai capaian kinerja sekaligus memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk memastikan setiap program berjalan secara akuntabel dan terukur. Saya berharap seluruh jajaran dapat terus memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal,” ujar Eem Nurmanah.
Lebih lanjut, Eem Nurmanah menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Bali telah berhasil meraih peringkat kedua secara nasional dalam perencanaan anggaran. Capaian tersebut, menurutnya, harus diikuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang optimal agar kinerja organisasi dapat berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang maksimal.
“Kita patut bersyukur atas capaian dalam perencanaan anggaran tersebut. Namun yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di lapangan juga berjalan dengan baik, realisasi anggaran dapat dimaksimalkan, serta seluruh program mampu memberikan dampak yang nyata,” tambahnya.
Kakanwil juga menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko dalam setiap pelaksanaan program. Ia meminta agar pemantauan dilakukan secara berkala serta mendorong adanya pendampingan dari Inspektorat dalam penyusunan dokumen manajemen risiko dan pertanggungjawaban keuangan guna meminimalkan potensi temuan di kemudian hari.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan capaian kinerja dari masing-masing divisi, baik Divisi Pelayanan Hukum maupun Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Dalam sesi tersebut dibahas perkembangan pelaksanaan rencana aksi, capaian indikator kinerja, serta berbagai langkah percepatan yang dilakukan guna mendorong optimalisasi realisasi anggaran dan pelaksanaan program kerja pada Triwulan I Tahun 2026.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Bali berharap seluruh jajaran dapat semakin memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta menjaga akuntabilitas kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.
