DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan audiensi bersama jajaran Fakultas Hukum (FH) Universitas Udayana yang berlangsung di Ruang Arjuna, Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Jumat (6/3).
Pertemuan ini merupakan langkah koordinasi strategis terkait Penguatan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) melalui program Bina Desa Universitas Udayana. Selain itu, kegiatan ini menjadi bukti nyata implementasi Komitmen Bersama yang sebelumnya telah disepakati antara Kanwil Kemenkumham Bali dengan tujuh universitas di Bali.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, yang didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, menyambut hangat kehadiran delegasi FH Unud. Dalam sambutannya, Eem memberikan gambaran umum mengenai urgensi program Posbankum di tengah masyarakat.
Wakil Dekan 3 FH Universitas Udayana, Dr. I Nyoman Bagiastra, menjelaskan bahwa melalui program Bina Desa, pihaknya akan terjun langsung ke 21 desa yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Gianyar. Fokus utama audiensi ini adalah menyelaraskan program akademik tersebut dengan sistem bantuan hukum yang ada.
"Kami dari Fakultas Hukum ingin mencari pola dan mekanisme agar program Bina Desa ini selaras dengan program Posbankum dari Kementerian Hukum. Ini adalah langkah penting sekaligus contoh baik untuk mengenalkan Posbankum secara lebih luas kepada masyarakat desa," ujar Dr. Bagiastra.
Ia juga menambahkan komitmennya untuk memutakhirkan proses pelaporan jika terdapat kendala teknis di lapangan, sembari mengapresiasi keberadaan Posbankum yang selama ini telah berjalan di desa-desa.
Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menilai keterlibatan mahasiswa adalah kunci efektivitas pelayanan hukum di tingkat akar rumput. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga kontributor aktif dalam sistem pelaporan Posbankum.
"Mahasiswa dapat menjadi perpanjangan tangan kami di desa. Dengan kolaborasi ini, mereka bisa berkonsultasi langsung dengan paralegal, bahkan menjadi klien untuk mendapatkan informasi terkait layanan hukum. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara paralegal dan akademisi," ungkap Eem Nurmanah.
Eem berharap sinergi ini dapat menyatukan visi dan misi yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. "Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita memastikan akses keadilan dapat merata dan dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat, tanpa terkecuali," tutupnya.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Kaprodi S1 Ilmu Hukum Dr. Made Suksma Prijandhini Devi Salain, Koordinator Unit Pengelola Informasi & Kerja Sama Dr. Jimmy Z Usfunan, serta tim PIC Bina Desa FH Unud.
