Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar Rapat Koordinasi Seluruh Pegawai Tahun 2026 pada Senin (23/2) di Ruang Darmawangsa. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi internal, menyamakan persepsi, serta memastikan seluruh program dan rencana aksi Tahun 2026 berjalan selaras dengan kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, yang menegaskan bahwa koordinasi awal tahun merupakan langkah penting dalam membangun sinergi antarunit kerja. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang matang, tetapi juga oleh komitmen dan kolaborasi seluruh jajaran dalam mengimplementasikannya secara konsisten dan terukur.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah menyampaikan apresiasi atas capaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diraih. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh pegawai. Namun demikian, ia menekankan bahwa predikat tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat budaya integritas.
“Predikat WBBM adalah amanah yang harus kita jaga bersama. Integritas bukan hanya slogan, tetapi harus tercermin dalam setiap tindakan, keputusan, dan pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat,” tegas Kakanwil dalam sambutannya.
Sejalan dengan itu, Kakanwil juga menekankan pentingnya percepatan implementasi rencana aksi Tahun 2026. Ia meminta seluruh jajaran bergerak cepat dan responsif dalam menindaklanjuti program yang telah disepakati.
“Tahun 2026 harus kita awali dengan langkah yang cepat dan terukur. Setiap rencana aksi wajib memiliki timeline yang jelas dan indikator capaian yang terukur. Percepatan implementasi bukan berarti mengabaikan kualitas, tetapi memastikan seluruh target terlaksana tepat waktu dengan hasil yang optimal,” ujar Kakanwil.
Selain itu, Kakanwil juga mengingatkan pentingnya kepatuhan dalam penyampaian LHKPN dan LHKASN sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas aparatur sipil negara. Ia menegaskan bahwa pelaporan yang tepat waktu merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mencegah praktik korupsi serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada sesi pemaparan, masing-masing Divisi, Bagian, dan Bidang menyampaikan progres tindak lanjut rencana aksi, termasuk capaian kinerja, target prioritas, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Beragam tantangan administratif, teknis, hingga koordinatif dibahas secara terbuka guna mencari solusi bersama. Kakanwil memberikan arahan strategis terhadap setiap kendala yang disampaikan, sekaligus mendorong penguatan komunikasi dan kolaborasi lintas divisi.
Kegiatan ini ditutup dengan penegasan komitmen bersama seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali untuk melaksanakan rencana aksi Tahun 2026 secara konsisten, efektif, dan berorientasi hasil. Dengan semangat kebersamaan dan integritas, Kanwil Kemenkum Bali optimistis dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Kementerian Hukum yang profesional, akuntabel, dan melayani.
