Denpasar – Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi serta mendukung stabilitas dan pertumbuhan sektor jasa keuangan di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali turut hadir dalam kegiatan Pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali. Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa, 14 April 2026, bertempat di Kantor OJK Provinsi Bali.
Kehadiran tersebut diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, I Nengah Sukadana, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah dalam acara pengukuhan tersebut. Partisipasi ini mencerminkan komitmen aktif Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam mendukung penguatan kelembagaan serta kolaborasi lintas sektor di Provinsi Bali.
Acara pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara OJK dan pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi Bali. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mendorong pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Bali, Wayan Koster, menekankan pentingnya pengembangan Bali sebagai destinasi pariwisata utama dunia yang berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa meskipun wilayah dan jumlah penduduk Bali relatif kecil, kekayaan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Lebih lanjut, Wayan Koster mengungkapkan bahwa Bali terus menunjukkan perkembangan signifikan sebagai destinasi wisata global. "Kunjungan wisatawan di Bali pada tahun 2025 mencapai 7.050.000, meningkat sekitar 750.000 dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 6,3 juta," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Hernawan Bekti Sasongko, menegaskan pentingnya penguatan komunikasi antara OJK dan pemerintah daerah. Ia menyampaikan bahwa fokus program OJK sejalan dengan arahan Presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
Hernawan Bekti Sasongko juga menyampaikan harapannya agar kerja sama antara OJK dan pemerintah daerah terus berlanjut. "Kami dari OJK, baik di kantor pusat maupun seluruh jajaran dewan komisioner, sangat mengharapkan kolaborasi ini tetap terjaga dan terus mendukung program-program di daerah, termasuk di Provinsi Bali," ungkapnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh penting, antara lain Anggota DPD RI Arya Wekardana, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta jajaran pimpinan perangkat daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran para undangan menunjukkan dukungan lintas sektor dalam memperkuat peran OJK di daerah.
Melalui kehadiran perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, diharapkan sinergi antarinstansi semakin solid dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam penguatan sektor jasa keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
