Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2025 yang bertempat di Ruang Dharmawangsa pada Rabu (24/12/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menilai capaian kinerja sepanjang tahun 2025 sekaligus mempersiapkan langkah strategis pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, yang menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan, memastikan pertanggungjawaban anggaran, serta mematangkan perencanaan kegiatan ke depan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih optimal.
Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, memberikan arahan strategis terkait persiapan tahun anggaran 2026. Dalam arahannya, Ia menekankan pentingnya kesiapan administrasi sejak awal tahun, termasuk penyusunan surat keputusan kegiatan, perencanaan kerja per triwulan, pengelolaan anggaran, serta dukungan sarana dan prasarana penunjang operasional.
Dalam kesempatan tersebut, Eem juga menyampaikan ucapan Selamat Natal bagi pegawai yang merayakan, serta mengimbau seluruh jajaran agar senantiasa menjaga kesehatan. Ia menegaskan bahwa meskipun terdapat kebijakan bekerja dari mana saja (WFA), apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pimpinan untuk hadir di kantor, maka hal tersebut agar tetap dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Rapat juga membahas realisasi anggaran pada masing-masing divisi dan bagian. Secara umum, penyerapan anggaran Kanwil Kementerian Hukum Bali pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan sebagian mencapai realisasi di atas 99 persen.
Selain evaluasi anggaran, rapat turut menyoroti penguatan sumber daya manusia, khususnya terkait pemetaan jabatan fungsional dan pengembangan jenjang karier pegawai. Kepala Kantor Wilayah juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian penilaian kinerja pegawai, pengisian laporan harta kekayaan, serta pemenuhan kewajiban administrasi kepegawaian lainnya menjelang akhir tahun.
Melalui kegiatan evaluasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan, tata kelola anggaran, dan kinerja aparatur pada tahun 2026. Dampaknya, masyarakat diharapkan dapat merasakan pelayanan hukum yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, serta program-program hukum yang lebih tepat guna dalam mendukung kepastian hukum dan keadilan di Provinsi Bali.
