KLUNGKUNG – Menjelang perhelatan besar Penyerahan Sertifikat Kekayaan Intelektual Provinsi Bali Tahun 2026, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Bali mengikuti rapat koordinasi intensif di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (25/3). Pertemuan ini bertujuan memastikan kesiapan teknis dan substansi kegiatan yang akan dihadiri oleh Presiden RI ke-5, Ibu Megawati Soekarnoputri, sebagai tamu kehormatan pada 1 April mendatang.
Rapat ini dibuka langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Surya Putra, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali, Dr. Ketut Wica, serta Kepala BRIDA dari seluruh kabupaten/kota di Bali. Dari jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bali, Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, serta tim teknis Bidang Kekayaan Intelektual.
Dalam sambutannya saat membuka rapat, Bupati Klungkung I Made Satria menyatakan rasa bangga Kabupaten Klungkung ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan agenda strategis ini. Beliau menekankan bahwa seluruh perangkat daerah di Klungkung siap bersinergi untuk mendukung kelancaran acara, khususnya dalam hal fasilitas tempat di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya serta pengamanan jalur bagi para tamu VVIP.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BRIDA Provinsi Bali, Dr. Ketut Wica, menjelaskan langkah-langkah strategis yang tengah dilakukan secara umum guna mematangkan acara puncak nanti. Poin-poin persiapan tersebut meliputi penyiapan prosesi penyambutan tamu kehormatan, koordinasi ketersediaan sertifikat Kekayaan Intelektual beserta bingkainya, hingga manajemen teknis pameran UMKM yang akan menjadi salah satu daya tarik utama kegiatan tersebut.
Acara puncak pada 1 April mendatang akan memberikan panggung utama bagi kehadiran Presiden RI ke-5, Ibu Megawati Soekarnoputri, selaku tamu kehormatan. Sebagai wujud dukungan penuh terhadap pelindungan Kekayaan Intelektual di Pulau Dewata, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, beserta jajaran juga akan hadir secara langsung.
Sejalan dengan dukungan dari pusat tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bali, I Wayan Redana, menegaskan komitmen instansinya dalam mengawal aspek legalitas dan perlindungan kreativitas masyarakat.
"Kami berkomitmen memastikan seluruh proses administrasi dan fasilitasi sertifikasi Kekayaan Intelektual berjalan tanpa kendala. Momentum ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata negara dalam melindungi kreativitas masyarakat Bali, mulai dari UMKM hingga pengetahuan tradisional seperti Ogoh-ogoh," tegas I Wayan Redana.
Secara keseluruhan, rapat koordinasi ini digelar untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan penyerahan sertifikat Kekayaan Intelektual, termasuk penyerahan sertifikat Artha Karya yang merupakan inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dalam pelindungan terhadap Kekayaan Intelektual kreator Disabilitas yang dicetuskan oleh Kepala Kantor Wilayah, Eem Nurmanah, dan pameran UMKM dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan sukses tanpa kendala berarti di lapangan. Sinergi yang erat antara Kementerian Hukum, BRIDA, dan Pemerintah Daerah diharapkan menjadi kunci kesuksesan acara yang merupakan tonggak penting bagi perlindungan hak-hak ekonomi dan kreatif masyarakat Bali ke depannya.
