Denpasar, 13 Maret 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum terus mendorong partisipasi para kepala desa dan lurah dalam ajang Paralegal Justice Award (PJA) 2025. Sebagai bagian dari upaya ini, Tim Penyuluh Hukum Kanwil melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangli pada Kamis (13/3) di Kantor Pemda Kabupaten Bangli.
Koordinasi ini diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, dengan kehadiran perwakilan Tim Penyuluh Hukum Kanwil, yaitu I Gede Adi Saputra (JF PH Ahli Madya), I Gede Prima Praja (JF PH Ahli Muda), dan Kadek De Adnyana (JF PH Ahli Muda).
Dalam pertemuan tersebut, Tim Penyuluh Hukum menyampaikan pembaruan mekanisme penyelenggaraan PJA 2025, yang pada tahun ini akan dilaksanakan secara daring, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tim juga mengajukan permohonan kerja sama kepada Pemkab Bangli untuk mendorong keterlibatan para kepala desa dan lurah di wilayahnya agar turut serta dalam ajang ini.
Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Bangli menyambut baik inisiatif ini dan mengapresiasi koordinasi yang dilakukan oleh Tim Penyuluh Hukum Kanwil. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan kepada seluruh kepala desa dan lurah di Kabupaten Bangli untuk berpartisipasi dalam PJA 2025. Selain itu, ia juga berharap agar Tim Penyuluh Hukum Kanwil dapat turut serta dalam program pembinaan Desa Sadar Hukum, terutama bagi desa-desa yang akan diresmikan dalam periode mendatang.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung setelah pemaparan, beberapa poin penting yang disepakati antara lain:
1. Jika dalam proses aktualisasi tidak terdapat kasus yang ditangani, peserta dapat menggunakan kasus yang sebelumnya tercatat di Posyankumhamdes.
2. Seluruh administrasi pendaftaran harus mengikuti arahan dari BPHN serta pedoman terbaru yang akan disampaikan dalam sosialisasi daring.
3. Penilaian dalam PJA 2025 tidak berfokus pada hasil menang atau kalah dalam suatu kasus, melainkan pada upaya kepala desa dan lurah dalam menyelesaikan permasalahan hukum di wilayahnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra, mengapresiasi hasil koordinasi ini dan menegaskan pentingnya peran kepala desa dan lurah sebagai ujung tombak dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat.
"Paralegal Justice Award bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga bentuk apresiasi bagi kepala desa dan lurah yang telah berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan hukum di wilayahnya. Kami berharap semakin banyak kepala desa dan lurah di Bali yang ikut serta dalam ajang ini, sehingga kesadaran hukum di tingkat desa semakin meningkat," ujar Wahyu Eka Putra.
Koordinasi ini berjalan dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Bangli. Diharapkan, sinergi antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Daerah semakin memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, khususnya melalui peran para kepala desa dan lurah sebagai paralegal di tingkat desa.
