Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar Rapat Tim Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 pada Rabu (5/3) di Ruang Dharmawangsa. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Wahyu Eka Putra, serta dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM, para Pejabat Administrasi, serta anggota Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari JF/JFU di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan seluruh tim dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2025.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah, Wahyu Eka Putra, menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya dalam kaitannya dengan tunjangan kinerja. Ia menekankan bahwa indeks Reformasi Birokrasi menjadi faktor utama dalam penilaian kenaikan tunjangan kinerja. Oleh karena itu, seluruh tim diharapkan menjalankan tugas dengan konsistensi dan komitmen tinggi.
“Kita harus memiliki kesadaran bahwa tanggung jawab ini berdampak langsung pada kinerja organisasi. Dengan struktur organisasi yang lebih ramping, peluang kita untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun ini semakin besar,” ujar Wahyu Eka Putra.
Sementara itu, Ketua Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI, I Wayan Redana, menegaskan bahwa seluruh tim harus memiliki satu gerak, satu langkah, dan satu tujuan dalam menjalankan Reformasi Birokrasi. “Setiap bagian memiliki peran yang saling berkaitan. Kita harus memastikan bahwa data dukung selalu diperbarui sesuai perkembangan terkini dan melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Rapat ini juga membahas peningkatan pelayanan terpadu di Kanwil Kemenkum Bali, termasuk penataan kembali fasilitas seperti pojok baca, ruang laktasi, ruang pengaduan, dan ruang bermain anak. Selain itu, diusulkan pembentukan helpdesk di lobi untuk layanan Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU), guna meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat.
Sesi diskusi turut menjadi bagian penting dalam rapat ini, dengan berbagai masukan dari peserta, termasuk inovasi dalam pengembangan Posyankumhamdes pada tahun 2025. “Program ini telah direplikasi secara nasional, sehingga diperlukan dokumentasi dan data konkret mengenai jumlah desa yang telah menerapkannya serta dampaknya bagi masyarakat,” tambah Wahyu Eka Putra.
Sebagai hasil pertemuan, disepakati beberapa langkah strategis, antara lain mempertahankan dan memperluas cakupan Posyankumhamdes di seluruh desa di Bali, menyusun SOP dan indikator keberhasilan inovasi, serta melaksanakan pemenuhan data dukung sesuai timeline yang telah ditetapkan. Dengan komitmen bersama dan evaluasi berkala, diharapkan target Reformasi Birokrasi tahun 2025 dapat tercapai dan membawa Kanwil Kemenkum Bali menuju predikat WBBM.
